TANGERANG, gen-idn.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa adanya kucuran dana Corporate Social Responsilibility (CSR) di wilayah Kabupaten Tangerang bisa menjadi model dan bukti nyata keterlibatan pihak swasta (korporasi) mendukung dan menyukseskan program strategis Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
“Seluruh Kopdes/Kel Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tangerang akan mendapatkan dana CSR, di mana tahap awal sebanyak 60 Kopdes yang bisa digunakan sebagai langkah awal kegiatan operasionalnya,” kata Menkop, usai Bimtek Perkoperasian dan serah terima dana CSR kepada KDKMP Mock Up, di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (16/10/2025).
Menkop juga mengajak dunia usaha dan swasta untuk ikut serta dalam program Kopdes Merah Putih, di mana koperasi bisa menjadi mitra bisnis dalam rantai pasok atau pemasaran produk. “Sekaligus menjadi saluran yang efektif bagi perusahaan menyalurkan program CSR,” kata Menkop.
CSR bukan hanya bantuan sesaat, tapi benar-benar memberdayakan masyarakat sesuai dengan bidang usaha perusahaan. Bagi Menkop, Bimtek ini amat penting agar pengurus memahami cara mengelola koperasi dengan baik dari tata kelola keuangan, pelayanan anggota, hingga pengembangan usaha.
“Koperasi yang kuat juga butuh pengawasan. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari anggotanya sendiri dan masyarakat sekitar. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menjaga kepercayaan dan memastikan koperasi berjalan transparan dan akuntabel,” jelas Menkop.
Maka, Menkop mengapresiasi peran aplikasi Jaga Desa milik Kejaksaan Agung sebagai langkah mitigasi risiko dan pengawasan. “Di aplikasi Jaga Desa, sudah ditambahkan fitur tentang koperasi desa,” ucap Ferry Juliantono.
Bagi Menkop, ini bisa menjadi proses yang akan meyakinkan semua pihak bahwa kegiatan KDKMP bisa termonitor dengan baik. “Termasuk melibatkan asosiasi pengawas desa yang sudah didirikan di setiap daerah yang akan melaporkan kegiatannya ke kejaksaan-kejaksaan di daerah,” papar Menkop.
Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menegaskan bahwa yang sudah dilakukan Kabupaten Tangerang bisa diikuti daerah lain untuk mengajak pihak swasta terlibat penuh dalam pembentukan KDKMP di Indonesia.
“Daerah lain bisa mengikuti pola ini, di mana pihak swasta di wilayahnya terlibat dengan dana CSR yang dimilikinya. Kabupaten Tangerang bisa dijadikan sebagai percontohan,” terang JAM-intel.
Dari Desa
JAM-intel juga meyakini bahwa melalui KDKMP bisa menciptakan banyak pengusaha dari desa. “Kita juga memiliki aplikasi Jaga Desa untuk memonitor dan mengkontrol operasional Kopdes di seluruh Indonesia. Karena, nantinya, gudang dan gerai Kopdes Merah Putih akan menjadi aset desa,” lanjut JAM-intel.
Dengan adanya Bimtek ini, JAM-intel berharap para pengurus KDKMP bisa mengelola bisnisnya dengan baik, benar dan lancar. “Sehingga, bisa mensejahterakan kehidupan para anggotanya di desa,” sambung Reda Manthovani.
Bimtek ini juga bisa memberikan pemahaman hukum bagi para pengurus KDKMP agar bisa diterapkan di desanya masing-masing.
Gubernur Banten Andra Soni menyebutkan, pihaknya optimis sebanyak 1.551 KDKMP yang ada di Banten dapat menciptakan pemerataan perekonomian dan memberantas kemiskinan. “Kita banyak lakukan sinergi juga untuk program Ketahanan Pangan,” tutur Gubernur Banten.
Menurut dia, melalui KDKMP, setiap desa memiliki peluang dan dana untuk mengelola potensi di wilayahnya masing-masing. “Saya berharap semakin banyak terbentuk desa mandiri di Banten,” harap Andra Soni.
Bahkan, Gubernur Banten mendorong ada sinergi antar kepala desa untuk melahirkan suatu produk unggulan dari desanya. “Dengan KDKMP bisa membangun One Village One Product di Banten,” bebernya.
Bupati Tangerang M Maesyal Rasyid menambahkan, melalui program CSR, perusahaan properti raksasa Agung Sedayu Group siap menyalurkan bantuan pendanaan tahap pertama sebesar Rp6 miliar kepada 60 KDKMP yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang.
Dana Rp6 miliar tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 60 koperasi untuk pengembangan usaha produktif di tingkat lokal, permodalan anggota koperasi dan peningkatan kapasitas manajerial koperasi di desa maupun kelurahan.
Erwin Tambunan
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
