JAKARTA, gen-idn.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebutkan bahwa terobosan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dirancang memotong rantai pasok yang panjang dan mahal. Sehingga, nilai tambah tidak lagi berhenti pada para perantara, tetapi kembali kepada produsen dan masyarakat desa.
“Kita menghadirkan Koperasi Hub dan KDKMP sebagai simpul penghubung, distribusi menjadi lebih efisien, harga lebih terjangkau dan kesejahteraan pelaku usaha rakyat meningkat,” kata Menkop, pada Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference bertema Arah Kebijakan Membangun Ekonomi Kerakyatan 2026 di Jakarta, Senin (8/12/2025).
KDKMP dirancang sebagai alat untuk membangun beberapa lini kegiatan bisnis dalam rangka kemandirian pangan dan energi nasional. “Kedaulatan pangan itu impornya dikurangi, di mana semua barang-barang harus dari sumber daya alam kita sendiri, diproses kita sendiri, dibiayai kita sendiri. Itu yang dinamakan kedaulatan pangan dan energi,” terang Menkop.
Misalnya, dengan adanya KDKMP, harus muncul industri pasca panen, di mana hasil panen akan dikeringkan melalui alat dryer. Begitu juga dengan hasil produk dan buah-buahan, harus dilengkapi dengan alat pengatur suhu agar kualitas tetap terjaga (cold storage).
“Hasil tangkapan ikan nelayan juga bisa disimpan di cold storage. Bahkan, Kopdes bisa menyediakan solar dan es batu untuk keperluan nelayan melaut,” lanjut Menkop.
Secara Ritel Modern
Indonesia juga bakal memiliki lebih dari 80.000 gerai sembako yang dikelola secara ritel modern. Barang-barangnya, sebagian bekerjasama dengan pihak swasta dan BUMN, sebagian besarnya akan didorong untuk bisa memproduksi sendiri. “Sudah waktunya, Indonesia kembali menjadi bangsa produsen,” imbuh Menkop.
Dengan munculnya aneka industri, bakal menciptakan banyak lapangan kerja. “Presiden Prabowo Subianto menginginkan ekonomi rakyat kembali berdaulat melalui koperasi,” tegas Ferry Juliantono.
Menkop pun menjabarkan tiga fungsi KDKMP. Pertama, sebagai penyalur dan penjual barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Kedua, KDKMP akan berfungsi sebagai offtaker hasil produk masyarakat desa, sepertin tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan dan sebagainya.
Fungsi ketiga, menjadi instrumen yang paling terbawah untuk bisa mengefektifkan seluruh kegiatan pemerintah pusat, termasuk kegiatan Bansos, BLT, maupun bantuan pangan non-tunai, ataupun pemberian barang-barang bersubsidi kepada masyarakat (pupuk, elpiji 3 kilogram dan minyak goreng).
Erwin Tambunan
“Presiden Prabowo Subianto menginginkan ekonomi rakyat kembali berdaulat melalui koperasi,” tegas Ferry Juliantono. Foto: Humas.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
