CIPUTAT, gen-idn.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ekonomi dan Perbankan menandatangani kerjasama strategis dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa dan rumah ibadah. Selain penandatanganan MoU juga dilakukan refleksi akhir tahun 2025 serta doa bersama.
Kerjasama pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) ini sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan dan ekonomi umat. Kerjasama ini mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi, perluasan literasi perkoperasian serta fasilitasi akses pendampingan dan pembiayaan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.
“Alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan penandatanganan kerjasama antara UKP Bidang Ekonomi dan Perbankan dengan Kementerian Koperasi. Insyaallah penandatanganan ini akan menjadi tonggak penting untuk memulai kerja besar di tahun 2026,” ujar Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, Selasa (30/12/2025).
Menkop menegaskan bahwa amanah Presiden sejak awal adalah agar koperasi mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan BUMN dan swasta. Oleh sebab itu transformasi kelembagaan, digitalisasi dan tata kelola koperasi menjadi fokus utama Kementerian Koperasi (Kemenkop) khususnya melalui program KDKMP. “Presiden ingin agar masyarakat desa tidak terjebak pada praktek pinjaman online atau rentenir. Karena itu koperasi desa harus memiliki lembaga keuangan mikro yang sehat,” jelasnya.
Menkop menambahkan bahwa keberadaan KDKMP juga akan mencegah dominasi ritel modern swasta yang seringkali mengalihkan keuntungan ke kota besar. Dengan koperasi desa, perputaran uang akan tetap berada di desa sehingga basis perekonomian di desa bergeliat.
Selain KDKMP, Kemenkop juga terus mengembangkan koperasi yang sudah eksis, termasuk koperasi pondok pesantren (Kopontren) yang terbukti mampu bersaing dengan ritel modern. Sebagai contoh Kopontren yang mampu unggul dan bersaing dengan swasta adalah Kopontren Sidogiri di Jawa Timur dan Kopontren Al-Ittifaq di Jawa Barat.
Dia berharap eksistensi Kopontren di berbagai daerah dan juga KDKMP yang sedang diakselerasi pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya dapat menjadi jalan bagi pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat berbasis koperasi. Potensi ekonomi syariah di Kopontren tersebut perlu mendapatkan dukungan khusus dari UKP dan tokoh-tokoh agama seperti Ustadz Adi Hidayat.
“Keberhasilan kerjasama ini akan sangat ditentukan oleh tindak lanjut konkret melalui perjanjian kerjasama teknis, pelaksanaan program di lapangan serta pemantauan dan evaluasi secara berkala,” tukasnya.
Direplikasi dan Dikembangkan
Melalui sinergi dengan UKP itu, Ferry Juliantono berharap praktek-praktek baik yang selama ini sudah dijalankan di tahun 2025 direplikasi dan dikembangkan secara lebih luas di tahun 2026 dan seterusnya. Dengan begitu program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan lebih terkoordinasi, terukur dan berdampak nyata bagi penguatan ketahanan ekonomi nasional.
“Semoga sinergi yang kita bangun dapat menjadi kontribusi nyata memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas menyebut acara penandatanganan kerjasama ini sebagai tonggak sejarah memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya refleksi akhir tahun sebagai momentum memperteguh langkah menuju kemandirian ekonomi bangsa. “Semoga kegiatan hari ini menjadi jalan untuk memperteguh langkah kita untuk berdikari dan tangguh dalam kemandirian ekonomi,” tutur Setiawan.
Atas nama Presiden Prabowo Subianto, Setiawan mengapresiasi kerjasama yang selama ini dijalin dengan berbagai pihak khususnya Kemenkop dan pemuka agama dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dia berharap sinergi dan kolaborasi tersebut dapat diperkuat dan ditingkatkan di masa mendatang.
Ustadz Adi Hidayat menambahkan bahwa koperasi adalah bentuk nyata dari semangat ta’awun atau kerja kolektif yang berkarakter sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam kitab suci Alqur’an. Untuk itu prinsip kerjasama dan gotong royong perlu terus dijaga terutama berkaitan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dia juga mengapresiasi atas kerjakeras UKP dan Kemenkop yang selama lebih dari satu tahun ini melakukan kerjasama untuk mendukung visi ekonomi kerakyatan dan berharap Kopontren serta juga koperasi lainnya tetap didorong untuk terus tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat.
“Koperasi- koperasi khususnya Kopontren yang berkembang pesat selama ini dapat menjadi inspirasi nasional. Saya berharap ke depan ada pilot project ekonomi kerakyatan berbasis masjid yang bisa dimulai dari Jakarta,” tegasnya.
Erwin Tambunan
Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas, saling berjabat tangan seusai penandatanganan kerjasama. Foto: Humas.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
