JAKARTA, gen-idn.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyambut positif peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang diinisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas. “Alhamdulillah hari ini kita menjadi saksi sejarah, merunutkan filosofi dan ideologi negara yang akan diimplementasikan kembali di roadmap atau peta jalan menuju Indonesia Emas,” ungkap Menkop, Senin (26/1/2026).
Hadir Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Badan Legislasi DPR-RI Bob Hasan, Duta Arsip Nasional Rieke Diah Pitaloka, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Tedi Rezalihadi dan sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga terkait.
Menkop optimis, Satu Data ini akan membuat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi lebih efektif. Termasuk dalam konteks program prioritas pembangunan 80.000 lebih fisik gudang, gerai dan alat kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dia mengakui ada kesulitan pembangunan 80.000 lebih KDKMP yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025. Dicontohkan, kesulitan yang ditemukan antara lain ketika membutuhkan data terkait jumlah kepala keluarga yang telah menggunakan produk kebutuhan harian, seperti gas LPG 3 kilogram, maupun pupuk bersubsidi di satu desa atau kelurahan tertentu.
Melakukan Sejumlah Percobaan
Sebagai respons kebutuhan data yang terintegrasi, Menkop menyebut sebelumnya telah melakukan sejumlah percobaan untuk membuat satu aplikasi yang lebih presisi. Kemudian juga telah dilakukan seperti pengumpulan data melalui numerator hingga teknik analisis yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI). Saat ini validitas data sangat diperlukan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini harus diantisipasi dengan kerja-kerja kolaboratif lintas sektor kementerian/ lembaga.
“Kalau tanpa kerja kolaboratif nanti misalkan soal data dan basis data ini masalahnya adalah soal validitasnya rendah hingga kesimpangsiuran data,” terangnya.
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkap langkah ini menjadi ikhtiar untuk meneguhkan komitmen bersama bahwa pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah ke depannya harus berbasis data yang akurat serta tertintegrasi. “Kita sering mendapat amanat bahwa pembangunan harus berdasarkan data ilmiah, Dan kali ini Satu Data Indonesia seharusnya ke depan menjadi bagian dari pembangunan nasional kita,” jelas Rachmat Pambudy.
Pada acara juga dilakukan Penandatanganan Bersama Komitmen Sinergi untuk Negeri, Wujudkan Satu Data Indonesia Berbasis Kebijakan Pembangunan Nasional oleh lintas Kementerian/ Lembaga serta para Kepala-Kepala Daerah.
Erwin Tambunan
Menkop optimis, Satu Data ini akan membuat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi lebih efektif. Foto: Humas.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
