SERANG, gen-idn.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) serta Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait lainnya mengakselerasi tergabungnya para penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dengan demikian derajat kehidupan para penerima manfaat program meningkat secara bertahap sehingga lepas dari jerat kemiskinan ekstrim.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai wadah bisnis, tetapi juga memiliki peran sosial yang kuat. Oleh karena itulah sinergi dengan lintas K/L mutlak diperlukan agar tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan secara cepat dan tepat sasaran.
“Dengan tambahan dari penerima manfaat PKH Kemensos menjadi anggota (KDKMP) tentu akan menambah partisipasi masyarakat sehingga mereka bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan pokok hingga barang bersubsidi pemerintah,” kata Menkop Ferry di agenda kolaborasi KDKMP dengan Program Keluarga Harapan di KDKMP Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Banten, Selasa (24/2/2026).
Menkop menegaskan bahwa Kopdes Ranjeng diharapkan untuk dapat dikelola dengan serius dari para pengurus/pengelola setelah seluruh bangunan fisik dinyatakan telah selesai dan memenuhi kelayakan untuk beroperasi. Dengan bergabungnya para penerima program PKH maka jumlah anggota akan semakin besar sehingga potensi untuk tumbuh lebih cepat semakin terbuka.
“Kopdes ini akan menjadi instrumen pemutar uang di desa Ranjeng sehingga akan menjadi penggerak ekonomi di sini dan secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ucapnya.
Secara nasional saat ini sudah ada ribuan KDKMP yang dipastikan selesai pembangunan aset fisiknya berupa gerai, gudang dan sarana prasarana pendukung lainnya. Sementara di Kabupaten Serang terdapat 8 unit KDKMP yang dinyatakan selesai 100% pembangunannya. Kolaborasi lintas K/L dalam percepatan pembangunan KDKMP ini menjadi penegas bahwa pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk memastikan amanat UUD 45 khususnya pasal 33 dapat diwujudkan melalui KDKMP.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk memajukan desa. Dia menyebut Desa Ranjeng sebagai contoh nyata keberhasilan sinergi lintas sektor sehingga operasionalisasi KDKMP berjalan dengan baik. “Kopdes menjadi alat yang akurat dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat benar-benar terjadi di desa. Jadi semua harus berpihak dengan desa dengan memberikan afirmasi melalui bisnis perekonomian melalui Kopdes,” tutur Yandri.
Melakukan Pertimbangan
Dia berharap setelah KDKMP beroperasi di setiap desa, pemerintah daerah dapat melakukan pertimbangan yang lebih mendalam terkait perizinan baru pendirian gerai minimarket. Namun bagi minimarket yang sudah ada dan beroperasi, Mendes menegaskan untuk tetap menjalankan aktivitas bisnisnya. “Mari kita sukseskan Kopdes ini dari, oleh, dan untuk rakyat karena sekurang-kurangnya 20 persen seluruh keuntungannya akan kembali sebagai pendapatan desa,” tegasnya.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menekankan penerima bantuan sosial tidak hanya menerima perlindungan, tetapi juga diarahkan menuju pemberdayaan melalui koperasi desa. Ditenegaskan, penting data akurat dalam pelaksanaan program sosial sesuai Instruksi Presiden No. 4/2025. Melalui KDKMP ini, tiga strata kehidupan masyarakat akan terakomodir seluruhnya. Transformasi penerima bansos menuju anggota koperasi desa menjadi suatu pilihan yang rasional.
“Kalau para penerima manfaat PKH ini masuk menjadi anggota Kopdes setiap akhir tahun akan dapat Sisa Hasil Usaha (SHU). Ini dimaksudkan agar bapak ibu lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera,” tukasnya.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa program kerakyatan seperti KDKMP, BUMDes dan Sekolah Rakyat dijalankan secara sistematis dan masif serta simultan. Menurutnya, program-program tersebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, terutama dari keluarga miskin.
BP Taskin hadir sebagai badan yang akan turut mensinergikan seluruh program prioritas kerakyatan agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan dengan cepat, tepat dan berkelanjutan. “Selama ini bantuan orang miskin hanya charity. Dengan BP Taskin, kita membangun ekosistem agar masyarakat berdaya sendiri,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menyebut KDKMP Ranjeng sebagai percontohan nasional karena memiliki manajemen dan unit bisnis yang lengkap. Pemerintah Daerah Serang berkomitmen untuk memastikan seluruh program prioritas pemerintah berjalan dengan lancar di Kabupaten Serang sehingga dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan secara lebih cepat.
Erwin Tambunan
Menteri Koperasi Ferry Juliantono ditemani Mendes Yandri Susanto dan Mensos Syaifullah Yusuf pada kolaborasi KDKMP dengan PKH di KDKMP Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Banten. Foto: Humas.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
