JAKARTA, gen-idn.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) adakanr pengarahan akhir tahun bagi para Business Assistant (BA) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari evaluasi nasional terhadap kinerjanya di tahun 2025. Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran BA sebagai ujung tombak keberhasilan program KDKMP di seluruh Indonesia.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberadaan BA adalah faktor krusial yang menentukan berhasil atau tidaknya program KDKMP di seluruh Indonesia. Dia mendorong agar seluruh BA yang telah bekerja selama tiga bulan terakhir dapat menyampaikan laporan kinerja pendampingannya sebagai bagian dari basis penilaian untuk program lanjutan di tahun 2026.
“Kami harap para BA di seluruh wilayah di Indonesia membuat semacam laporan yang akan dijadikan sebagai basis penilaian, mudah-mudahan dari laporan bapak/ibu semua menjadi masukan penting bagi kami,” kata Menkop pada Pengarahan Bisnis Asisten KDKMP Akhir Tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh BA dan Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia secara virtual dari Jakarta, Senin (29/12/2025).
Menkop kembali menegaskan bahwa Presiden telah menetapkan KDKMP sebagai program unggulan dan bagian dari program strategis nasional. Kehadiran KDKMPdiharapkan menjadi ekosistem ekonomi baru yang mampu menggerakkan transaksi uang serta aktivitas ekonomi produktif di desa dan kelurahan. Target-target tersebut akan lebih mudah dicapai apabila seluruh pihak terlibat aktif, termasuk para BA dalam upaya penguatan dan pengembangan KDKMP. Dia meminta para BA dan kepala dinas turut menjaga profesionalitas dan kekompakan dalam pelaksanaan program, karena keberhasilan KDKMPsangat bergantung pada kualitas pendampingan.
Terkait keberlanjutan program BA bagi KDKMP, Menkop akan mengevaluasi terlebih dahulu dari seluruh laporan kinerja dari BA untuk kemudian akan dilakukan pertimbangan secara mendalam. Pada pengarahan itu, Menkop menekankan bahwa pembangunan fisik KDKMP berupa gudang, gerai dan sarana pendukung lainnya perlu untuk dilakukan percepatan dan pengawasan yang ketat agar target operasionalisasi di bulan Maret- April 2026 dapat terwujud.
Menkop menegaskan tantangan di tahun 2026 terkait dengan target operasionalisasi KDKMP akan semakin berat. Namun tantangan tersebut optimis dapat dicapai dengan integritas dan kerja terarah dari seluruh pihak terkait. Dia berharap kerja asistensi dari para BA kepada pengurus/pengelola KDKMP dapat mendorong pemahaman yang komprehensif agar tujuan pembentukan Kopdes sesuai harapan.
“Yang Berintegritas”
“Kopdes ini harus keren, modern dan menjadi legacy bagi kita semua. Mari kita songsong 2026 dengan kinerja yang berintegritas agar Kopdes modern dan berdaya saing,” tutupnya.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Panel Barus menambahkan pendampingan yang dilakukan selama tiga bulan oleh BA merupakan sarana penting untuk evaluasi dan perbaikan koperasi baru. Menurutnya, asistensi bisnis memberikan landasan yang kuat agar KDKMP tumbuh sehat dan berdaya saing. Panel juga melaporkan sebanyak 7.894 BA telah terlibat dalam proses pendampingan, mulai dari penyusunan rencana bisnis, kelengkapan administrasi di Simkopdes, hingga membantu pengajuan pembiayaan dan percepatan pembangunan aset fisik.
Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara Naslindo menyampaikan apresiasi terhadap program BA dan Project Management Officer (PMO) yang dinilainya sangat penting untuk memperkuat KDKMP di wilayahnya. Dia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas BA, terutama dari sisi mentalitas, mindset dan jiwa pemberdayaan.
Naslindo juga melaporkan bahwa 380 koperasi di Sumatera Utara terdampak bencana dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp31 miliar. Dia meminta agar pendampingan BA tetap dilanjutkan melalui dana dekonsentrasi wilayah terdampak bencana di tahun 2026.
Pada sesi interaktif dengan para BA, Perwakilan BA Kabupaten Cilacap Abi Legowo menaruh harapan besar agar program BA ini dilanjutkan di tahun 2026. Menurutnya program pendampingan KDKMP telah berjalan positif dengan sejumlah kolaborasi strategis. Dia menyebut KDKMP dampingannya kini telah mampu bekerjasama dengan BUMN seperti Pertamina untuk suplai gas, fasilitas apotek desa serta layanan perbankan Himbara.
“Pengurus merasa sangat terbantu dengan keberadaan BA dan PMO sebagai jembatan informasi dengan pemangku kepentingan,” jelas Abi dan nerharap pemerintah pusat turut memberikan dukungan tambahan bagi KDKMP di wilayahnya untuk dapat membangun SPBU Nelayan karena Cilacap merupakan wilayah pesisir di mana mayoritas profesi masyarakatnya adalah nelayan.
Erwin Tambunan
Perwakilan BA Kabupaten Cilacap Abi Legowo (kiri) menaruh harapan besar agar program BA ini dilanjutkan di tahun 2026. Foto: Humas.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
