JAKARTA, gen-idn.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat integrasi SAPA UMKM sebagai sistem layanan terpadu bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Langkah tersebut diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan UMKM melalui SAPA UMKM yang dihadiri pimpinan dan perwakilan dari puluhan kementerian/lembaga.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi komitmen kementerian/lembaga untuk memperkuat kolaborasi melalui penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung implementasi SAPA UMKM. Integrasi itu diharapkan memperkuat ekosistem layanan pemerintah agar semakin mudah diakses, terhubung dan tepat sasaran bagi pengusaha UMKM.
“Alhamdulillah, sebagian besar kementerian dan lembaga telah menyatakan kesepakatan untuk melakukan sinergi sekaligus membangun kesepahaman dalam pemanfaatan SAPA UMKM sebagai satu sistem pelayanan terintegrasi bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Tanah Air,” ujar Menteri UMKMi Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurut Menteri, rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah konsolidasi dan reorientasi program pemberdayaan UMKM. Forum ini sekaligus diarahkan untuk mempercepat integrasi SAPA UMKM sebagai aplikasi satu pintu layanan pemberdayaan UMKM nasional.
Menteri juga menyampaikan perkembangan integrasi SAPA UMKM dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Integrasi itu antara lain mencakup layanan sertifikasi halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bersama pemerintah provinsi, serta aspek pengawasan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Tidak Ingin Terburu-buru
Ditegaskan, integrasi sistem perlu dilakukan secara bertahap, terukur dan memperhatikan kesiapan masing-masing institusi karena setiap kementerian dan lembaga memiliki mekanisme layanan serta basis data yang berbeda. “Kami ingin semuanya berjalan proporsional dan bertahap. Kami tidak ingin terburu-buru sehingga justru kurang tepat sasaran bagi pengusaha UMKM,” kata Maman Abdurrahman.
Kementerian UMKM menegaskan bahwa penguatan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan UMKM bukan sekadar program sektoral, melainkan agenda bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh kementerian dan lembaga.
Selama ini, berbagai program dan layanan pemerintah bagi UMKM masih tersebar di sejumlah instansi dengan mekanisme serta basis data yang berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan data UMKM belum sepenuhnya terintegrasi dan membuka potensi terjadinya duplikasi program maupun layanan.
Melalui integrasi SAPA UMKM, pemerintah mendorong agar berbagai layanan tersebut semakin terkoneksi sehingga pengusaha UMKM dapat memperoleh akses terhadap program yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya.
Kementerian UMKM berharap kesepahaman yang dibangun melalui rakor dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret antarkementerian dan lembaga guna memperkuat kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan UMKM. Upaya itu diharapkan dapat mendorong UMKM semakin maju, produktif dan berdaya saing sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Erwin Tambunan
Menteri UMKM Maman Abdurrahman didampingi pejabat eksekutifnya menguraikan akan perkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat integrasi SAPA UMKM sebagai sistem layanan terpadu bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Foto: Humas Kementerian UMKM.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
