BANTEN, gen-idn.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menutup agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Banten, Jumat (26/9/2025) yang menghadirkan para Kepala Dinas Koperasi dari 10 provinsi Indonesia. Menkop menekankan penting percepatan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih (KDKMP) karena akan menjadi babak baru dalam upaya pemberdayaan ekonomi desa.
Menkop kembali menegaskan bahwa pembentukan KDKMP memiliki makna strategis, yaitu akan menjadi jawaban dari permasalahan di masyarakat. Terutama di desa seperti kemiskinan, maraknya praktek rentenir, pinjaman online ilegal dan dominasi usaha non-koperasi. Sehingga fase kedua yaitu tahap operasionalisasi KDKMP menjadi fase yang paling penting.
“Kopdes ini sebagai gerakan negara yang dimaksudkan agar desa kembali menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi di Indonesia dengan mengembalikan ke khittah, yakni menjadikan desa sebagai subjek pembangunan ekonomi,” ujar Ferry saat menutup Rakor Regional tersebut.
Pemerintah, kata Menkop, telah menyiapkan skema pembiayaan untuk mendukung percepatan operasionalisasi KDKMP. Dukungan ini diberikan melalui Bank Himbara, LPDB, hingga bank-bank daerah. Rakor Regional sangat dibutuhkan sebagai wadah untuk asistensi bagi kepala dinas di daerah untuk memandu para pengelola KDKMP mengajukan proposal bisnisnya dan proposal kemitraan kepada Bank Himbara hingga BUMN. Selain itu juga sebagai wadah strategis untuk mencari solusi tepat terhadap permasalahan operasionalisasi KDKMP di wilayahnya masing-masing.
“Ini bentuk nyata komitmen pemerintah agar masyarakat desa punya akses permodalan murah dan mudah. Bank Himbara (dan BUMN) akan mendampingi, mulai dari sosialisasi tata cara pencairan hingga penyusunan proposal bisnis,” jelas Menkop.
Sebagai upaya lanjutan untuk mempercepat operasionalisasi koperasi ini, Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan menambah tenaga Project Management Officer (PMO) yang akan ditempatkan di setiap dinas kabupaten/kota untuk membantu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan seluruh proses bisnis KDKMP. Bahkan pemerintah melalui KemenPAN-RB menyatakan akan menempatkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di desa untuk membantu asistensi bisnis koperasi.
“Mereka semua akan membantu secara administratif. Sedangkan untuk manajemen pengawasan akan dilakukan secara internal, yaitu melalui anggota dan pengawas koperasi dan dari eksternal,” kata Ferry Juliantono.
Kerja Kolaborasi
Menutup sambutannya, Menkop Ferry memahami bahwa keberhasilan KDKMP sangat tergantung dari kerja kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat lintas kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah daerah, BUMN/BUMD hingga peran aktif masyarakat. Berbagai hambatan dan tantangan diakui masih akan ditemui dalam proses operasionalisasinya.
“Kita harus bahu membahu. Memang akan ada kekurangan dan trial and error, tapi dengan bersama-sama kita bisa sempurnakan. Inilah kerja gotong royong kita semua,” ungkapnya.
Anggota DPR RI Komisi VI Rachmat Gobel menyampaikan dukungan penuh terhadap program KDKMP. Menurutnya, koperasi adalah instrumen penting untuk membangun ekonomi dari desa hingga menjadi kekuatan nasional. “Saya sangat bersemangat mendorong koperasi agar menjadi soko guru perekonomian. Program KDKMP menjadi kebijakan luar biasa, ini adalah jalan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ucap Gobel.
Rachmat menilai kehadiran 80.000 KDKMP akan menjadi pondasi strategis menghadapi tantangan geopolitik dan geo ekonomi global. Ini dapat terwujud karena kemandirian dan ketahanan negara dijaga bersama-sama oleh seluruh perangkat negara hingga ke desa-desa.
“Kita tahu bahwa saat ini impor makin tinggi, tambang banyak dikuasai asing padahal itu bisa melemahkan masyarakat desa. Tapi dengan koperasi harus menjaga ketahanan ekonomi sekaligus keutuhan NKRI,” bebernya.
Sebagai wakil rakyat dari Gorontalo, Rachmat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah Menkop Ferry Juliantono guna menyukseskan operasionalisasi KDKMP. “Saya akan bantu agar Gorontalo bisa menjadi model pengembangan koperasi desa terbaik di Indonesia,” janjinya.
Erwin Tambunan
Anggota DPR RI Komisi VI Rachmat Gobel (kiri) bergurau dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
