JAKARTA, gen-idn.com – Pemerintah mempercepat langkah konkret operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang menjadi strategi nasional memperkuat ekonomi desa berbasis aset dan potensi lokal. Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah pembangunan gerai dan gudang desa sebagai pusat aktivitas ekonomi koperasi di tingkat akar rumput.
Langkah ini ditegaskan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) yang dihadiri lintas kementerian, lembaga dan perwakilan BUMN di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Rakor membahas sinkronisasi kebijakan dan strategi untuk percepatan operasional koperasi.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, menekankan untuk mendorong percepatan operasionalisasi Kopdes dibutuhkan peran serta pemerintah dalam pembangunan gerai atau gudang. Sebab belum semua Kopdes/Kel Merah Putih (KDKMP) yang sudah berdiri memiliki aset gerai atau gudang yang siap digunakan.
Hingga 7 Oktober 2025, sekitar 15.771 unit gerai telah aktif dan akan dilakukan percepatan untuk meningkatkan jumlah gerai yang beroperasi dengan memanfaatkan aset atau kekayaan desa. “Aset-aset desa ini adalah potensi besar. Kalau bisa dihidupkan melalui koperasi, akan muncul pusat ekonomi baru di desa-desa yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” kata Farida saat memimpin Rakor.
Turut hadir di rapat tersebut Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Dirjen Bina Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo serta pimpinan dari Kementerian/Lembaga lainnya.
Wamenkop Farida menilai peran BUMN di bawah koordinasi Danantara sangat strategis karena mampu mempercepat pembangunan fisik sekaligus menyiapkan model bisnis koperasi yang berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model baru sinergi antara negara dan masyarakat desa. “Gerai dan gudang Kopdes nantinya bukan hanya tempat jual beli, tapi pusat logistik dan edukasi ekonomi desa,” jelas Farida.
Setelah fasilitas fisik siap, tahapan berikutnya adalah penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen, digitalisasi transaksi dan integrasi dengan sistem pemasaran nasional. “Kami ingin produk desa bisa menembus pasar kota, bahkan ekspor. Itu sebabnya, tata niaga dan logistik harus kuat sejak awal,” tukasnya.
Business Asistant
Di sisi lain Kementerian Koperasi (Kemenkop) menetapkan Business Asistant dan Project Manager Officer yang nantinya ditempatkan di Kopdes ataupun di Dinas Koperasi untuk membantu mengkoordinasikan seluruh rangkaian ekosistem bisnis dan operasionalisasi Kopdes di setiap daerah.
Untuk itu, Kemenkop telah memulai mengucurkan dana dekonsentrasi untuk menopang kerja-kerja mereka, termasuk untuk program pengembangan SDM para pengelola koperasi. “Hari ini kami sudah mulai menggelontorkan dana dekonsentrasi, mungkin di pertengahan Oktober sudah diterima oleh Dinas Koperasi untuk mendukung perencanaan, penggajian pendamping dan lainnya,” ujar Farida Farichah.
Sebagai penutup, Farida menegaskan kembali bahwa percepatan operasionalisasi KDKMP adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi yang merata dari desa. “Kita saat ini menghitung waktu untuk memastikan seluruh aspek kelengkapan administratif dan juga operasionalisasi Kopdes segera dilakukan. Maka kita perlu melakukan pendampingan secara maksimal,” ucapnya.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mendorong agar pembentukan Satgas Percepatan Operasionalisasi KDKMP di tingkat kecamatan dievaluasi. Sebab masih ada beberapa daerah yang belum membentuk Satgas, padahal peran mereka untuk mengakselerasi operasional Kopdes sangat vital.
“Hemat kami, kaki kita itu di bawah (di desa) sehingga sangat butuh dukungan dari kecamatan, terutama di Indonesia timur yang merupakan wilayah paling berat dari segala aspek,” paparnya.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan bahwa untuk pembangunan gerai dan gudang kopdes dibutuhkan satu kesatuan data dan proses pendampingan yang konsisten. Dia berharap agar tidak terjadi tumpang tindih program stimulus dalam pendirian gerai dan gudang, agar dilakukan monitoring secara bersama-sama.
“Kalau mau survei langsung ke lapangan maka kita harus bersama – sama untuk mengetahui secara aktual kondisi kopdes termasuk untuk bisa menentukan bentuk kontrak kerjanya,” tegas Kartika.
Erwin Tambunan
Wamenkop Farida Farichah saat memimpin Rakor sinkronisasi kebijakan dan strategi untuk percepatan operasional koperasi. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
