MALANG, gen-idn.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan konsep koperasi sejatinya lahir dari nilai-nilai yang sudah ada dalam Islam sejak 14 abad lalu, di mana koperasi mengajarkan keadilan, tolong-menolong, kebersamaan dan keberkahan usaha.
“Semua berakar pada ajaran ta’awun, ukhuwah dan syirkah. Maka dari itu kami berharap umat dapat membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh melalui pembentukan koperasi masjid. Sehingga ekonomi umat akan menjadi tiang penopang ekonomi bangsa yang berdaya dan saling memberdayakan demi kesejahteraan bersama,” kata Menkop Ferry saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Majelis Tabligh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengusung tema Masjid Berkemajuan sebagai Pusat Gerakan Ilmu, Dakwah dan Kesejahteraan Umat, di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (25/10/25).
Turut hadir Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah KH. Fathurrahman Kamal, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah KH. Adi Hidayat, Walikota Batu Nurochman dan Wakil Walikota Batu Heli Suyanto.
Menkop menegaskan, membangun koperasi masjid bukanlah hal yang sederhana. Amanah dan transparansi menjadi kunci utama. Pengurus koperasi harus mampu menjaga kepercayaan jamaah, baik hal keuangan maupun tujuan.
Laporan keuangan harus terbuka, hasil usaha dibagi dengan adil dan program disusun sesuai kebutuhan masyarakat. “Pengelolaan koperasi masjid harus profesional dan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa riba, penipuan, atau manipulasi,” tegasnya.
Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah juga mendorong agar koperasi berbasis masjid menjadi bagian dari kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan nasional. Tujuannya adalah agar ekonomi umat kuat secara spiritual dan tangguh secara kesejahteraan.
Jika koperasi masjid berjalan dengan baik, manfaatnya sangat besar. Koperasi dapat membuka akses keuangan bagi jamaah kecil yang kesulitan modal usaha, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Sebagian keuntungan koperasi juga bisa digunakan untuk beasiswa anak yatim, kegiatan sosial dan dakwah,” ucapnya.
Hal ini selaras dengan program prioritas nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menkop menyatakan, inisiatif ini bertujuan untuk mengarahkan kembali ekonomi Indonesia sesuai dengan semangat ekonomi konsumsi yang lebih inklusif.
Pemerintah juga berupaya untuk merelaksasi berbagai regulasi yang menghambat koperasi desa. “Dengan berbagai upaya ini, pemerintah berharap koperasi desa menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat UMKM di Indonesia.”
Erwin Tambunan
Menkop Ferry Juliantono (kiri) menyampaikan pesannya tentang koperasi di Rakernas II Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu, (25/10/25). Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
