BLITAR, gen-idn.com – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengungkapkan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih untuk me-rebranding makna koperasi. Tidak hanya simpan pinjam, tetapi suatu lembaga perekonomian yang tujuannya mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitarnya dengan upaya kegotong-royongan.
“Kita berharap Koperasi Desa/Kel Merah Putih (KDKMP) keanggotaannya terus bertambah, atau minimal setengah dari warga kelurahan yang ada,” kata Wamenkop, saat kunjungan ke gerai KDKMP Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Jawa Timur.
Rebranding kedua, adalah core business-nya. “Maka, hari ini Kementerian Koperasi memfasilitasi KDKMP ini dengan pendampingan melalui Project Management Officer (PMO) di tingkat Kabupaten,” tukas Wamenkop.
Selain PMO, ada juga yang namanya Bisnis Asisten sehingga KDKMP tahu akan bergerak di sektor bisnis seperti apa, termasuk hitung-hitungan bisnisnya, berapa omzet-nya, berapa modalnya, hingga bagaimana penjualannya. “Yang namanya bisnis hitung-hitungannya harus untung,” tegas Wamenkop.
Ditambahkan, satu orang Asisten Bisnis mendampingi 10 koperasi yang tugasnya 24 jam harus melayani koperasi-koperasi. “Kami mengupayakan mereka menjalankan bisnis dan kelembagaannya, termasuk merencanakan strategi-strategi bagaimana caranya agar masyarakat mau dan suka serta senang bergabung jadi anggota koperasi,” papar Wamenkop.
Berdasarkan Inpres 9/2025, setiap koperasi akan dibangunkan gerai dan gudang, beserta dengan alat transportasinya dengan nilai plafon Rp3 miliar. “Sehingga, tugas wali kota adalah menginventarisasi aset tanah minimal 1.000 meter persegi. Titiknya harus strategis ya,” ucap Wamenkop.
Farida Farichah yakin dengan pengalaman bisnis Wali Kota Blitar bisa menentukan titik-titik strategis untuk usaha KDKMP. Terlebih lagi, saat ini KDKMP sudah bisa menjadi pengecer pupuk subsidi, hingga klinik kesehatan dan apotek.
“Kesempatan”
“Ini merupakan kesempatan bagi masyarakat, kapan lagi warga itu ditargetkan jadi pelaku pasar yang punya produk-produk kemudian ditaruh di koperasi,” tutur Wamenkop.
Yang punya hasil pertanian dan perkebunan bisa ditaruh di koperasi untuk dikelola pemasarannya. “Yang beli juga warganya sendiri, ada selisih untungnya menjadi SHU koperasi yang nanti dibagi untuk anggotanya hingga kembali lagi ke masyarakat.”
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengungkapkan bahwa pihaknya mengarahkan SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya, supaya mengambil barang-barangnya di KDKMP. “Saya yakinkan bahwa KDKMP profesional, barang-barangnya juga kompeten. Dan ketika mengambil di KDKMP, kualitas barangnya juga tidak kalah sama yang di luar,” jelas Wali Kota Blitar.
Untuk mendukung KDKMP, Pemkot Blitar juga membuka perdagangan antar daerah. “Harapannya nanti suplai bahan pokok di sekitar Blitar Raya dilakukan KDKMP. Jejaring ini sudah terbentuk,” beber Wali Kota Blitar.
Bahkan, seiring dengan perkembangannya, Pemkot Blitar akan membuat pusat perdagangan KDKMP menjadi salah satu pemain perdagangan di Kota Blitar. “Dengan begitu, bisnis KDKMP itu lebih utama, bukan soal permodalan dan sebagainya,” tutur dia.
Oleh karena itu, Walikota Blitar berharap 21 kelurahan di wilayahnya akan mendapatkan bangunan KDKMP. “Kalau sudah dapat bangunan, koperasi ini betul-betul kompetitif dan betul-betul bisa memberdayakan masyarakat,” beber wali kota.
Erwin Tambunan
Wamenkop Farida Farichah meninjau fasilitas penyimpanan komoditas gerai KDKMP Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Jawa Timur. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
