JATINANGOR, gen-idn.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai instrumen baru penguatan ekonomi desa sekaligus penopang stabilisasi inflasi nasional. Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan pembangunan sarana gerai dan gudang serta sarana fisik lainnya di setiap Kopdes/Kel Merah Putih (KDKMP).
Menkop Ferry menekankan bahwa tahap percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasionalisasi koperasi desa secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Ditargetkan pada Maret 2026 seluruh aset fisik berupa gudang, gerai dan sarana pendukung lainnya sudah terbangun untuk kemudian dioperasikan.
Dia meminta dukungan dari seluruh pemerintah daerah Indonesia untuk membantu melakukan inventarisasi tanah yang akan digunakan sebagai tempat berdirinya gerai dan gudang tersebut sejalan dengan Inpres No. 17 Tahun 2025.
Guna mencapai target itu, setiap harinya dibutuhkan pendataan tanah minimal 1.000 titik tanah di daerah-daerah agar pembangunan tersebut segera dilakukan.
Menkop juga meminta agar para kepala daerah memaksimalkan perannya untuk monitoring dan intervensi inflasi, menjaga stabilitas ekonomi dari desa untuk Indonesia.
“Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah karena pada Rapat Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan target seluruh pembangunan fisik KDKMP bisa selesai dan siap beroperasi pada Maret 2026,” kata Menkop pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program KDKMP serta Program Tiga Juta Rumah, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Acara juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Ahmad Wiyagus, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto dan seluruh kepala daerah/wakil kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Ferry Juliantono mengungkapkan, hingga Oktober 2025, sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota. Dari jumlah tersebut, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui datanya termasuk data terkait status kepemilikan gerai yang beroperasi.
“Setelah peresmian, kami bergerak cepat membangun fisik gudang dan gerai. Saat ini kami fokus pada pembangunan fisik sebagai prasyarat operasionalisasi (Kopdes),” jelasnya.
Ferry juga menegaskan bahwa setelah KDKMP beroperasi, dipastikan akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga pangan hingga inflasi. Kopdes juga dapat menjadi lembaga ekonomi terbawah yang langsung menjadi channel distribusi terhadap program-program pemerintah yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi ke masyarakat.
“Akan Lebih Detail”
“Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung dilakukan melalui KDKMP,” tutur Menkop.
Menkop kembali menegaskan bahwa KDKMP juga dapat berfungsi sebagai offtaker dari hasil produksi masyarakat baik dari sektor perkebunan, pertanian hingga kerajinan. Produk-produk dari masyarakat ITU dapat disimpan di gudang yang dikelola Kopdes untuk kemudian produk tersebut didistribusikan kembali kepada masyarakat ketika terjadi gejolak harga. Di sinilah KDKMP menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan dan melakukan stabilisasi harga.
“Contohnya gabah dari petani bisa dibeli koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” ungkapnya.
Menkop berharap operasionalisasi KDKMP secara nasional di tahun 2026 mendatang diharapkan membantu pencapaian target pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi 8% dan juga swasembada pangan nasional. Dengan mandiri dari sisi pangan dan energi, Indonesia diharapkan dapat menekan impor produk-produk yang menjadi kebutuhan hidup rakyat Indonesia.
“Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi dan sektor strategis lainnya,” tegasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai peran koperasi desa sangat strategis dalam pengendalian inflasi di daerah. Dia menilai Keberadaan Kopdes akan menjadi saluran distribusi baru bagi pemerintah terhadap seluruh program-program strategis yang langsung menyasar kepada masyarakat terbawah.
“Problem selama ini ketika kita melakukan intervensi harga salurannya belum tentu sampai ke desa. Maka kuncinya adalah Koperasi Desa,” tukas Tito.
Terkait dengan target inflasi, pemerintah telah menetapkan tingkat inflasi secara tahunan sebesar 2,5% plus minus 1%. Hingga periode September 2025 tercatat besaran inflasi sebesar 2,65%.
Sebagai upaya mencapai target tersebut, Menteri sangat berharap peran KDKMP optimal dalam rangka menjaga stabilitas harga dan tingkat inflasi terutama di desa. “Kalau saja Kopdes ini berjalan di semua daerah, ekonomi lokal akan bergerak dan inflasi bisa lebih stabil karena operasi pasar dilakukan langsung melalui koperasi,” paparnya.
Erwin Tambunan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Rakortas. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
