MOSKOW, gen-idn.com – Pemerintah Lebanon tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Israel kecuali perjanjian tersebut mencakup “penarikan penuh” pasukan Israel dari wilayahnya, demikian dilaporkan Washington Post pada Kamis (23/4/2026) mengutip Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam.
“Kita tidak dapat hidup dengan adanya zona penyangga… kehadiran Israel di mana pengungsi Lebanon tidak diizinkan untuk kembali, di mana desa dan kota yang hancur tidak dapat dibangun kembali,” kata Salam.
Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan pada awal pekan ini bahwa kesediaan Lebanon untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti Beirut telah menyerah dan siap untuk membuat konsesi, tetapi untuk mencari solusi permanen atas konflik bersenjata tersebut.
Pada 15 April 2026, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan niatnya untuk menghancurkan kota Bint Jbeil di Lebanon, menyebutnya sebagai benteng gerakan Hizbullah di Lebanon selatan.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Lebanon dan Israel akan mengadakan putaran kedua pembicaraan di Washington pada tingkat duta besar. Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pada 17 April.
Meskipun demikian, tentara Israel dituduh secara rutin melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan udara dan artileri serta serangan pesawat tak berawak.
NF
Kendaraan militer dan tank Israel ditempatkan dekat perbatasan Lebanon di Israel utara pada 14 Maret 2026, menyusul serangan tentara Israel terus mengerahkan pasukan darat dan unit lapis baja. Foto: Ant.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
