MUSI BANYUASIN, gen-idn.com – Program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat posisi daya tawar petani sawit sekaligus sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah koperasi di sektor perkebunan yang mencapai 2.587 unit, menjadi modal utama untuk memperkuat program hilirisasi tersebut.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi dapat diakselerasi dengan dukungan dari berbagai pihak, khususnya PT Agrinas Palma Nusantara yang mendapat mandat dari pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil sitaan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Atas lahan yang sudah diambilalih oleh Satgas PKH dan dititipkan Agrinas Palma untuk dikelola tentu Presiden (Prabowo Subianto) ingin agar pengelolaan lahan itu bisa melibatkan masyarakat dan anggota koperasi yang merupakan petani sawit,” kata Menkop pada Seminar Nasional “Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi” di Kantor Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/8/2026).
Menkop mendorong agar koperasi-koperasi yang masih aktif dan posisinya berada di area perkebunan sawit bisa mengambil peran lebih besar untuk memperkuat rantai pasok bagi industri sawit. “Koperasi didorong agar dapat mendirikan pabrik-pabrik CPO sendiri sehingga kebutuhan minyak goreng dan produk turunannya dapat dipenuhi secara mandiri oleh koperasi,” ucap Menkop.
Menkop mengatakan diperlukan strategi dan instrumen baru yang dapat meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit dalam wadah badan usaha koperasi. Dia menjelaskan, ada dua model bisnis hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi yang bisa ditempuh, yakni memperkuat koperasi eksisting serta mengkonsolidasi koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar.
Menkop optimistis program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi dapat berjalan sesuai harapan apabila seluruh pemangku kepentingan mengambil bagiannya, terutama dalam hal dukungan pembiayaan. “Koperasi-koperasi eksisting yang bergerak di bidang perkebunan dapat memanfaatkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebagai solusi untuk menuntaskan permasalahan pembiayaan. Salah satunya seperti koperasi mandiri makmur juga sudah diberikan pembiayaan oleh LPDB untuk memproduksi CPO, yang saat ini pembangunannya sudah 45%,” urai Menkop.
Hasil Sitaan
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani menjelaskan bahwa Agrinas Palma mendapat penugasan khusus melalui Perpres No. 5/2025 untuk mengelola kebun sawit hasil sitaan dari kawasan hutan yang dibuka secara ilegal. Tercatat lahan seluas 4,1 juta hektar hasil sitaan Satgas perlu diarahkan pengelolaannya agar manfaatnya kembali kepada masyarakat, khususnya melalui koperasi.
Dari total luasan lahan yang dititipkan kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk mengalokasikan minimal 20% harus menjadi plasma untuk rakyat sehingga guna memenuhi ketentuan tersebut perlu menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan.
“Kami akan utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen dan kegiatan lainnya. Dengan luasnya area yang kami kelola, koperasi menjadi mitra utama mendukung hilirisasi sawit sekaligus ketahanan pangan,” tandasnya.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus menekankan melalui skema ini, koperasi dipandang sebagai lembaga paling tepat tidak hanya sebagai pengelola kebun, tetapi juga sebagai pemilik sekaligus pengelola pabrik pengolahan crude palm oil (CPO). “Dengan semakin banyak koperasi yang bergerak dari sektor hulu ke hilir, pada produk sawit diharapkan akan mendorong kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet berharap ke depan semakin banyak koperasi yang mengikuti jejak KUD Sejahtera Banyuasin yang mampu membangun pabrik pengolahan CPO. “Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan petani sawit untuk mau berkoperasi dan akan harapan kami ada uluran tangan dari Kemenkop terutama dalam pengembangan koperasi eksisting.”
Erwin Tambunan
“Presiden ingin agar pengelolaan lahan bisa melibatkan masyarakat dan anggota koperasi yang merupakan petani sawit,” kata Menkop pada Seminar Nasional “Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi” di Kantor Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/8/2026). Foto: Humas.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
