GUANGZHOU, gen-idn.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan komitmen Indonesia memperkuat ekosistem kewirausahaan dan memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi UMKM di Pertemuan Tingkat Menteri UMKM APEC (32nd APEC SME Ministerial Meeting) di Guangzhou, China, Jumat (4/9/2026).
Menteri UMKM mengatakan kehadiran Indonesia dalam forum APEC tidak hanya menjadi bagian dari kerjasama kawasan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik kebijakan yang dapat menjadi pembelajaran bersama bagi negara-negara anggota.
“Keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak hanya diukur dari seberapa besar pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif pembiayaan tersebut mampu membuat UMKM tumbuh, semakin resilien dan naik ke tingkat pengembangan yang lebih tinggi,” kata Menteri.
Salah satu instrumen pembiayaan yang terus diperkuat pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2025, penyaluran KUR mencapai Rp286 triliun kepada 4,5 juta UMKM. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, porsi penyaluran KUR ke sektor produktif mencapai 60,5%, antara lain untuk sektor pertanian, perikanan dan manufaktur.
“Ini mencerminkan komitmen kami untuk mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai ekonomi lebih besar dan membuka lapangan kerja berkualitas,” ujarnya.
Menteri menjelaskan penguatan pembiayaan tersebut berlanjut pada 2026. Hingga 24 Agustus 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp201 triliun kepada 3,1 juta debitur, dengan 51% di antaranya disalurkan kepada wirausaha perempuan. Pemerintah juga melakukan transformasi terhadap skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) agar pembiayaan bagi perempuan semakin terjangkau.
“Menjadi 8%”
“Di bawah arahan Presiden, skema pembiayaan Mekaar saat ini sedang ditransformasikan, dengan tingkat pembiayaan yang ditargetkan turun dari sekitar 20-25% menjadi 8% mulai tahun ini,” jelas Menteri.
Di kewirausahaan, pemerintah memperkuat PRO-KESRA Produktif yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan wirausaha baru, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan penguatan ekosistem usaha. “Program tersebut diarahkan untuk mendukung target 10 juta orang berusaha dan bekerja melalui layanan yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga,” sambung Maman Abdurrahman.
Selain itu, Indonesia turut menyampaikan praktek dalam membangun ekosistem kewirausahaan melalui penguatan kebijakan dan pengembangan program inkubasi usaha. Penguatan ekosistem kewirausahaan perlu memastikan wirausaha tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkembang, naik kelas dan membangun usaha yang berkelanjutan.
Menteri UMKM menjelaskan penguatan itu didukung melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang menjadi acuan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menetapkan target rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 8% pada 2045.
Ekosistem kewirausahaan tersebut kemudian diintegrasikan melalui SAPA UMKM, platform yang menghubungkan pendataan, akses terhadap program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat secara terpadu.
“Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat UMKM di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi dalam agenda APEC untuk membangun UMKM yang lebih inklusif, inovatif, digital, tangguh, serta terhubung dengan pasar regional maupun global,” tukas Menteri UMKM.
Erwin Tambunan
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman (kedua dari kanan) berbicara di Pertemuan Tingkat Menteri UMKM APEC (32nd APEC SME Ministerial Meeting) di Guangzhou, China, Jumat (4/9/2026). Foto: Humas Kementerian UMKM.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
