PASURUAN, gen-idn.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan penting transformasi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi anggota Kopdes/Kel Merah Putih (KDKMP) sebagai langkah strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan keberadaan KDKMP Gejugjati, Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, maka program Perlindungan Sosial yang selama ini dilakukan di Desa Gejugjati oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bisa dilanjutkan.
Dia berharap setelah penerima program Kemensos seperti PKH, Bantuan Sosial (Bansos) sembako dan program lainnya menjadi anggota koperasi, dapat meningkat derajat hidup dan kesejahteraannya serta menjadi keluarga mandiri di masa mendatang. “Kalau semua penerima manfaat PKH dan sembako menjadi anggota Kopdes, bisa meringankan tugas Kemensos mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi terobosan dan bisa kita lakukan di banyak tempat,” kata Menkop di Kabupaten Pasuruan, Selasa (10/3/2023).
Ini merupakan yang ketiga kalinya program kolaborasi antara KDKMP dengan PKH diluncurkan. Turut hadir Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo.
Juga dilakukan penyerahan simbolis kartu anggota KDKMP, buku simpanan keluarga penerima manfaat PKH, bantuan sembako, ayam petelur, serta modal kerja dari BNI dan Bank Jatim masing-masing senilai Rp20 juta. Selain itu, Pupuk Indonesia menyerahkan 1 ton pupuk non-subsidi, sementara Perum Bulog dan ID Food memberikan perangkat komputer, printer dan paket sembako.
Menkop menegaskan sejumlah manfaat akan didapatkan para keluarga penerima manfaat program PKH ketika menjadi anggota KDKMP. Mereka dipastikan akan memperoleh kemudahan untuk mendapatkan berbagai komoditas bersubsidi seperti pupuk, gas LPG dan komoditas lainnya. Bahkan selain menjadi konsumen, para penerima manfaat PKH akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap akhir periode. SHU ini merupakan akumulasi dari seluruh transaksi anggota Kopdes dan masyarakat umum ketika melakukan transaksi.
“Ketika Kopdes punya profit, akan dibagikan kembali ke bapak ibu melalui SHU. Dengan begitu akan mengangkat derajat hidupnya dari desil 1 ke desil 2 dan seterusnya,” jelas Ferry Juliantono.
Dia juga menegaskan bahwa Presiden Presiden Prabowo Subianto tidak ingin masyarakat desa dan kelurahan hanya sekadar menjadi penerima manfaat program sosial. Melalui keberadaan KDKMP ini, mereka ditransformasikan menjadi pelaku ekonomi. “Mereka didorong menjadi pelaku ekonomi, dan sekarang sudah dibuatkan badan usahanya, namanya KDKMP,” ujarnya.
Dijelaskan, pembangunan gerai KDKMP dilakukan secara masif. Berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara yang bersinergi dengan TNI, pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya sudah ada sekitar 32.000. Dari jumlah itu, yang dinyatakan telah selesai 100% sebanyak 2.200. Partisipasi masyarakat menjadi anggota koperasi akan meningkat signifikan jika program ini dijalankan di seluruh desa. Kopdes, menurutnya, adalah instrumen pemberdayaan yang nyata.
Diinkubasi
Menteri juga menekankan KDKMP diarahkan menjadi offtaker produk masyarakat. Karena itu Kemenkop akan mendorong agar produk UMKM lokal di Pasuruan maupun Jawa Timur diinkubasi, dikurasi, hingga mendapatkan pembiayaan. Produk-produk tersebut nantinya akan dipasarkan melalui gerai KDKMP. “Itu gunanya koperasi desa, menjadi offtaker dari produk masyarakat apakah peternakan, UMKM, kerajinan, kuliner dan lain-lain,” paparnya.
Menkop berpesan agar KDKMP di Gejugjati dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional. Hal ini penting dilakukan karena KDKMP bukan sekadar program pemerintah, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa/kelurahan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa di Jawa Timur penerima manfaat ada 5 juta keluarga penerima PKH dan bantuan lainnya. Sementara di Kabupaten Pasuruan lebih dari 229.000 keluarga. Saifullah memastikan seluruh penerima manfaat akan didorong untuk menjadi anggota KDKMP. Mensos juga mengingatkan agar bantuan sosial digunakan secara produktif.
“Kalau menerima bantuan tidak boleh untuk bayar utang atau membeli hal-hal yang merusak ekonomi keluarga seperti judi online dan miras. Setelah mendapatkan bansos, harapannya semangat untuk menjadi keluarga mandiri. Karena bansos itu sementara, berdaya itu selamanya,” tegasnya.
Dia juga mendorong agar pemerintah daerah dan pusat mempererat hubungan agar proses operasionalisasi KDKMP bisa berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan pemerintah. “Mari kita bersama-sama memastikan seluruh program sosial dari pemerintah pusat dapat menjadi pintu menuju kemandirian keluarga,” pungkasnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai program KDKMP sebagai wadah penting bagi penguatan ekonomi desa. Di Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tumbuh sebesar 5,85%. Tingginya realisasi pertumbuhan ekonomi ini turut digerakkan kegiatan ekonomi desa termasuk program dari pemerintah pusat. “Saat ini sudah beroperasi 97 kopdes, ada yang punya lebih dari satu gerai. Total anggota terdaftar 157.000 orang, padahal di awal pembentukan hanya 6 ribu,” ucapnya.
Menurutnya, koperasi desa mampu memperkokoh ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Dia berharap program ini terus berlanjut sehingga menciptakan multiplayer effect di masa mendatang.
Erwin Tambunan
“Ketika Kopdes punya profit, akan dibagikan kembali ke bapak ibu melalui SHU. Dengan begitu akan mengangkat derajat hidupnya dari desil 1 ke desil 2 dan seterusnya,” jelas Ferry Juliantono. Foto: Humas.
