BADUNG, gen-idn.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan peningkatan rasio kewirausahaan menjadi salah satu strategi paling efektif untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Menteri mengarakan itu saat membuka rapat koordinasi penguatan ekosistem bisnis wirausaha dan standardisasi kartu usaha di Badung, Bali, Jumat (17/10/2025). Dijelaskan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran 5% beberapa tahun terakhir belum mampu secara signifikan menciptakan lapangan kerja baru maupun menurunkan angka kemiskinan.
Oleh karena itu, peningkatan rasio kewirausahaan menjadi sangat penting untuk menciptakan daya ungkit baru bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan meningkatnya rasio kewirausahaan, kita berharap akan muncul daya dorong baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif, sekaligus menjadi solusi nyata menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” ujar Menteri UMKM.
Dia menekankan untuk mencapai target tersebut, diperlukan ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Pemerintah, menurutnya, tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, industri dan lembaga pendidikan, sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung lahirnya wirausaha-wirausaha baru.
“Ekosistem bisnis wirausaha yang kondusif akan mendorong lahirnya wirausaha by design bukan hanya tumbuh secara alami, tetapi juga dibentuk melalui strategi yang terencana,” katanya.
Menteri menjelaskan penguatan ekosistem kewirausahaan tidak hanya akan mendorong tumbuhnya pengusaha baru, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok global. Hal ini akan memberi dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan model bisnis konvensional.
“Jauh Lebih Besar”
“Sebagai contoh, industri farmasi yang memproduksi obat-obatan membutuhkan bahan baku dari berbagai sektor. Ketika UMKM dapat masuk ke dalam rantai pasok itu, dampak ekonominya akan jauh lebih besar daripada jika mereka hanya beroperasi secara konvensional,” lanjutnya.
Maman Abdurrahman juga menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 di seluruh daerah. Dia meminta pemerintah daerah untuk segera mengadopsi kebijakan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
“Saya meminta kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan ini di wilayah masing-masing. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam memperkuat UMKM sebagai penopang utama ekonomi nasional,” sambungnya.
Selain penguatan regulasi dan ekosistem usaha, Maman juga menyoroti pentingnya pembiayaan yang tepat sasaran melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, akses pembiayaan tidak hanya memperkuat kapasitas usaha, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo akan mengadakan akad massal KUR untuk 800.000 pengusaha UMKM. Berdasarkan riset, satu UMKM penerima KUR rata-rata mampu menyerap tiga tenaga kerja. Artinya, akan tercipta sekitar 2,4 juta lapangan kerja baru,” tuturnya.
Dengan langkah-langkah strategis mulai dari peningkatan rasio kewirausahaan, pembentukan ekosistem usaha yang kondusif, keterhubungan dengan rantai pasok global, hingga pembiayaan yang inklusif, pemerintah berharap dapat memperkuat peran UMKM sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi sekaligus solusi konkret menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Erwin Tambunan
“Saya meminta kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan ini di wilayah masing-masing,” harap Menteri UMKM. Foto: KemenUMKM.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
