TANGERANG SELATAN, gen-idn.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempercepat operasionalisasi dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes/Kel Merah Putih (KDKMP).
Salah satu upaya menguatkan hal tersebut, Kemenkop mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Masa Persidangan II Tahun 2025-2026, bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), LDPB, Bank Mandiri dan Bank BNI terkait percepatan implementasi dan kebijakan pembiayaan KDKMP.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop Henra Saragih menyampaikan, per 6 November 2025 telah terbentuk 82.426 unit KDKMP secara sah. “Dan telah memiliki Badan Hukum Koperasi, serta 1.189.651 anggota koperasi, kemudian sebanyak 688.639 warga desa menjadi Pengurus/Pengawas Koperasi,” ucapnya pada kunjungan kerja ke Tangerang Selatan, Banten,Jumat (7/11/2025).
Henra mengatakan, untuk mendukung KDKM, Kemenkop juga telah mengangkat 8.000 Business Assistant (BA) seluruh Indonesia untuk memberikan asistensi pengembangan usaha Kopdes Merah Putih. “Meliputi pendampingan operasionalisasi, menyusun rencana bisnis dan proposal bisnis, pemenuhan kelengkapan administrasi untuk pengajuan pembiayaan, hingga pemanfaatan SIMKOPDES,” ujarnya.
Langkah-Langkah Komprehensif
Dalam Inpres No 17 Tahun 2025 juga menyebutkan langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP.
“Selain itu, juga mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk kegiatan percepatan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih sesuai ketentuan,” jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung dan akan mengawal secara penuh program KDKMP ini. “Harapan kami, KDKMP tidak hanya sah secara badan hukum, tapi bisa berdampak nyata ke masyarakat desa. Selain itu disampaikan pentingnya pendampingan dan pengawasan,” pungkasnya.
Erwin Tambunan
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
