JAKARTA, gen-idn.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperoleh dukungan dari seluruh fraksi di Komisi VII DPR pada pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Dukungan menjadi modal penting memperkuat berbagai program pemberdayaan yang ditujukan bagi peningkatan daya saing pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta, Kamis (11/6/2026), menegaskan keberhasilan penggunaan anggaran pemerintah tidak hanya diukur dari tingkat penyerapannya, tetapi juga dari kualitas dan dampak program yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Usulan penambahan diajukan Kementerian UMKM didasarkan pada kesiapan sistem dan perangkat regulasi yang telah dibangun, termasuk implementasi Sistem Administrasi dan Pelayanan Terpadu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SAPA UMKM).
“Kenapa kami di Kementerian UMKM pada tahun 2027 cukup memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk mengusulkan penambahan anggaran? Karena kami memiliki keyakinan bahwa sistem SAPA UMKM telah tersedia dan perangkat regulasinya juga sudah selesai,” ujar Menteri UMKM sembari menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran berkaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya Program Pro-Kesra Produktif yang menargetkan terciptanya 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga tahun 2029.
Program tersebut mencakup berbagai langkah strategis yang terintegrasi, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas kewirausahaan dan keterampilan kerja, perluasan akses pembiayaan dan pasar, hingga fasilitasi sertifikasi produk serta pengembangan berbagai skema pembiayaan inovatif. “Kami ingin memastikan setiap program benar-benar mampu mendorong masyarakat untuk berusaha, bekerja dan meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan,” kata Menteri.
Semakin Penting
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan dukungan penuh Komisi VII terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian UMKM. Menurutnya, penguatan sektor UMKM menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.
“Komisi VII DPR mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian UMKM Tahun Anggaran 2027 dan mendesak Kementerian UMKM agar membicarakannya dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikannya,” tukas Lamhot.
Dukungan mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM yang lebih terarah, terukur dan berdampak luas. Dengan tambahan itu, total pagu anggaran Kementerian UMKM diharapkan meningkat menjadi sekitar Rp1,98 triliun dari pagu indikatif awal sebesar Rp459,13 miliar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Penguatan anggaran tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan, meningkatkan kualitas layanan kepada pengusaha UMKM, serta mempercepat pencapaian target pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Erwin Tambunan
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyalami personel Komisi VII DPR usai pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Foto: Humas Kementerian UMKM.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
