LOMBOK, gen-idn.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan komitmennya untuk memperkuat kiprah koperasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi desa. Untuk itu optimalisasi potensi dan SDM pengelola koperasi menjadi kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu.
Dalam upaya membangun ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan, Kemenkop menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemetaan Potensi Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Melalui Bimtek ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memastikan KDKMP dikelola secara professional dan berbasis potensi lokal. Dengan pendekatan tersebut, Kemenkop berharap koperasi menjadi wujud nyata pembangunan ekonomi desa yang tangguh dan mandiri.
“Kami ingin memastikan setiap koperasi desa dan kelurahan memiliki data potensi usaha yang valid dan terstandar. Dengan begitu, mereka bisa menyusun rencana bisnis yang konkret, berbasis potensi lokal dan benar-benar kompetitif,” kata Asisten Deputi Pemetaan Potensi Usaha Kemenkop Lely Hiswendari saat membuka Bimtek di Lombok, Sabtu (25/10/2021).
Menurut Lely, dengan keberadaan data yang akurat akan membantu pengelola Kopdes memahami sektor unggulan di wilayahnya untuk kemudian dikembangkan menjadi peluang bisnis yang nyata. Maka, Lely menyoroti pentingnya validitas data desa dalam perencanaan dan pengembangan koperasi.
“Dengan begitu, mereka bisa menyusun rencana bisnis yang konkret, berbasis potensi lokal, dan benar-benar kompetitif,” ucapnya.
Sebagai upaya untuk memperkuat basis perencanaan pengembangan KDKMP, Lely menegaskan bahwa Kemenkop saat ini telah menyiapkan tenaga pendamping berupa Business Assistant (BA) dan Project Management Officer (PMO). Diharapkan kehadiran mereka dapat mempercepat operasionalisasi KDKMP di setiap wilayah.
Dana Dekonsentrasi Provinsi
“Untuk kegiatan ini akan dibiayai melalui dana dekonsentrasi provinsi dan dilaksanakan mengikuti silabus resmi Kemenkop, agar hasilnya seragam dan terukur di seluruh daerah,” imbuhnya.
Terkait operasionalisasi KDKMP, dia mendorong agar ada sinergi dengan berbagai pihak ataupun lembaga ekonomi di desa lainnya seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Stasiun Pengisian BBM Umum Nelayan (SPBUN). “Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan membangun ekonomi desa yang mandiri dan tangguh,” tegasnya.
Kepala Dinas Koperasi Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif Kemenkop ini. Dia membenarkan bahwa koperasi desa memiliki peran strategis menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja. “Harapannya, koperasi dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui program Desa Agromaritim,” ungkapnya.
Menurutnya, NTB memiliki potensi agrimaritim melimpah yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh KDKMP. Potensi tersebut mulai dari rumput laut, perikanan tangkap, garam rakyat, hingga komoditas jagung, tembakau dan sapi potong.
Berdasarkan Sistem Informasi KDKMP (SIMKOPDES), perkembangan koperasi di NTB menunjukkan hasil positif. Dari 1.173 KDKMP yang tercatat, sebanyak 84% KDKMP memiliki akun microsite, 42% memperbarui profilnya dan 26% telah mengoperasikan gerai aktif. Bahkan, 7% koperasi telah menjalin kemitraan usaha. “Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan swasta dan BUMN untuk pengembangan gerai KDKMP,” ucapnya.
Bimtek ini digelar di Plaza Hotel & Convention, Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadirkan sejumlah narasumber kompeten lintas kementerian dan BUMN. Para narasumber akan memberi paparan strategis untuk memperkuat ekosistem KDKMP.
Erwin Tambunan
Peserta Bimtek untuk memperkuat kiprah koperasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi desa. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
