JAKARTA, gen-idn.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan kesiapannya untuk aktif dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara setelah masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir. Tahapan pemulihan dan pemberdayaan ini menjadi sangat krusial karena akan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengambil peran strategis mendampingi koperasi-koperasi yang terdampak bencana agar aktif kembali.
“Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di tiga wilayah tersebut, baik koperasi existing maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP),” ujar Wamenkop Farida mewakili Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait pemberdayaan masyarakat pasca bencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (7/1/2026).
Hadir dalam Rakor tersebut Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Riza Patria dan pimpinan K/L lainnya.
Berdasarkan data sementara, koperasi dan KDKMP terdampak bencana yaitu di Aceh terdapat 19 koperasi eksisting dan 27 KDKMP. Kemudian di Sumatera Utara terdapat 9 koperasi eksisting dan 20 Kopdes. Lalu di Sumatera Barat terdapat 7 koperasi eksisting dan 9 Kopdes. Percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya untuk KDKMP juga menjadi salah satu prioritas. Skema padat karya akan diterapkan dalam proses pembangunannya aset fisik tersebut.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proyek padat karya tidak hanya mempercepat rehabilitasi, tetapi juga memberikan penghasilan langsung bagi warga. Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi masyarakat, khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki usaha produktif. Dia menekankan peningkatan skill masyarakat akan memperkuat daya saing koperasi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat yang menjadi korban bencana.
“Bekal Pengembangan”
“Pendampingan-pendampingan berupa peningkatan skill nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa,” jelasnya sambil mengungkapkan Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan, berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun, sehingga koperasi memiliki ruang untuk memulihkan usahanya.
Di rapat juga dibahas integrasi bantuan lintas Kementerian/Lembaga. Bantuan-bantuan sosial yang disalurkan akan melibatkan koperasi sebagai salah satu jalur distribusi. Melalui kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi di masyarakat berjalan sesuai harapan. Dia optimistis bahwa langkah-langkah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat Sumatera pasca bencana dapat dilakukan dengan baik.
“Prinsipnya adalah bagaimana semua Kementerian dan Lembaga berkolaborasi, berencana dan melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatera,” ucapnya.
Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah dan Agam. Posko ini akan berperan sebagai pusat konsultasi dan untuk membantu koperasi yang terdampak bencana agar segera beroperasi kembali, menyalurkan bantuan logistik (makanan, air bersih) dan pendampingan usaha.
Sementara Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya pendataan aset sebagai dasar pemulihan. “Pendataan aset dan recovery asset akan kita dorong melalui pemda agar semakin produktif,” tukas Muhaimin.
Menko menambahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di Sumatera, khususnya yang terdampak bencana akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pasca Bencana yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga. Dengan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, Muhaimin optimistis sinergi pemerintah, filantropi dan swasta akan mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
Erwin Tambunan
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pemberdayaan masyarakat pasca bencana Sumatera, berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (7/1/2026). Foto: Humas.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
