JAKARTA, gen-idn.com – Menteri Koperasi (Menkop) yang juga Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ferry Juliantono mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penyelenggaraan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026. Acara tersebut dinilai menjadi momentum yang sangat strategis dan penting dalam upaya penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.
MES siap mendukung secara konsisten pelaksanaan program GERAK Syariah di tahun-tahun mendatang. Sinergi yang terjalin selama ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang semakin solid dalam upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Setiap tahun memperlihatkan perkembangan yang meningkat signifikan (GERAK Syariah). MES terus mendukung program ini dan semoga tahun depan bisa terlibat secara lebih aktif,” ujar Menkop pada Penutupan GERAK Syariah 2026 di Kantor OJK, Kamis (2/4/2026).
Menkop menekankan penguatan keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari sektor riil. Untuk itu OJK bersama MES perlu mulai memperkuat sinergi ke sektor riil melalui Koperasi-Koperasi di Pondok Pesantren (Kopontren) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Keberadaan koperasi itu dinilai sebagai lembaga ekonomi dan keuangan yang paling dekat dengan masyarakat. Terlebih saat ini pemerintah tengah mengakselerasi pembangunan KDKMP untuk segera dioperasikan sebagai lembaga strategis untuk mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya syariah.
“Penguatan keuangan syariah harus tumbuh berdampingan dengan aktivitas ekonomi riil, baik itu UMKM, industri halal, maupun usaha produktif masyarakat. Dalam konteks ini, KDKMP memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis gotong royong dan prinsip syariah,” jelasnya.
Dia menambahkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan termasuk syariah menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan arahan Tokoh Senior Ekonomi Syariah, K.H. Ma’ruf Amin, saat ini Indonesia memasuki fase kedua dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu fase perluasan pangsa pasar.
Artinya, tantangan saat ini bukan lagi sekadar membangun awareness dari masyarakat terkait keuangan syariah, tetapi bagaimana memastikan masyarakat benar-benar menjadi pengguna aktif ekosistem keuangan syariah. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan kerjasama yang erat antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan target tersebut.
“Agar Semakin Inklusif”
“Ke depan, kita perlu terus bersama – sama untuk mengembangkan dan memperkuat sistem ekonomi syariah agar semakin inklusif, termasuk ke sektor riil agar semakin memperkokoh daya saing dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” terangnya.
Terkait dengan KDKMP, Ferry Juliantono memastikan bahwa gerai-gerai dan toko ritel yang ada di KDKMP siap menampung seluruh produk masyarakat agar mampu menciptakan multiplier effect yang lebih luas. Namun sebelumnya akan dilakukan proses kurasi dan dan inkubasi agar produk yang dipasarkan layak dan sesuai pangsa pasar.
KDKMP juga dipastikan akan siap memberikan dukungan pembiayaan mikro kepada masyarakat dalam rangka mendukung usahanya. Dengan perluasan akses pendanaan diharapkan ekonomi masyarakat di desa/kelurahan tumbuh bersama dengan pengembangan usaha koperasi. “KDKMP yang sudah terbangun diharapkan bisa menjadi bagian pengembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi kami optimis ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi syariah yang berkelanjutan,” katanya.
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan saat ini Indeks literasi keuangan nasional 2025 sebesar 66,46% di mana syariah baru mencapai 43,42%. Untuk inklusi keuangan nasional 80,51%, sedangkan syariah baru 13,41%. Dari aspek keuangan syariah, Indonesia berada di peringkat 6 dari posisi 10 besar. Kemudian ditingkat nasional, kinerja sektor jasa keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan yang stabil, bahkan di tengah isu dinamika geopolitik.
“Ini masih menjadi tantangan bahwa inklusi keuangan syariah masih rendah, dengan literasi yang baik tentu menjadi modal bagi kita untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah,” paparnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menegaskan literasi keuangan sebagai modal utama untuk mendorong inklusi. Melalui Program GERAK Syariah 2026 tercatat mampu mendorong peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah.
Menurutnya, GERAK Syariah 2026 berhasil mencatat 2.632 kegiatan, terdiri dari 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi dan 890 kegiatan sosial. Total penghimpunan dana mencapai Rp6,83 triliun dengan penyaluran Rp6,86 triliun, serta manfaat sosial senilai Rp86,2 miliar. “Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah dan melalui GERAK Syariah 2026 saat ini kita berhasil menempati level yang lebih tinggi,” lanjutnya.
Erwin Tambunan
Menkop Ferry Juliantono (kedua dari kanan) yang juga Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah menekan tombol secara bersamaan di Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan. Foto: Humas.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
