JAKARTA, gen-idn.com – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata harus berdampak semakin nyata bagi masyarakat, terutama melalui penguatan ekonomi lokal, desa wisata, UMKM, pekerja pariwisata dan pelaku usaha di daerah.
Hal tersebut disampaikan Menpar pada Rapat Kerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Komisi VII DPR RI terkait pembahasan program kerja Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusniah Chalim dari Fraksi PKB.
Menpar meyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan sektor pariwisata tetap menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika global. Pada Januari–April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta atau tumbuh 8,24%% jika dibanding periode yang sama tahun 2025.
Sementara itu pada Q1 Indonesia memperoleh devisa wisata sebesar US$4,05 Miliar atau setara dengan Rp 68,28 triliun. Naik 6,30% dibandingkan dengan Q1 2025.
“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi dan kontribusi terhadap PDB. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ekonomi pariwisata harus mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah,” ujar Menteri Pariwisata.
Menteri menambahkan, capaian tersebut harus terus diarahkan agar memberi nilai tambah bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Kemenpar terus mendorong pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, serta kolaborasi dengan BPJPH untuk memperluas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di desa wisata.
Tersebar di 34 Provinsi
Hingga 30 Mei 2026, Kemenpar bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan pariwisata di daerah.
Selain desa wisata, pemerataan manfaat pariwisata juga diperkuat melalui penyelenggaraan event daerah. Program Karisma Event Nusantara yang telah terlaksana di 15 provinsi mencatat keterlibatan 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM, dengan pergerakan ekonomi mencapai lebih dari Rp45,57 miliar.
“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” papar Menteri Pariwisata.
Kemenpar juga memperkuat dukungan ke daerah melalui tugas pembantuan di 38 provinsi. Program ini mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, serta pendukungan event pariwisata untuk meningkatkan kualitas destinasi dan mendorong pergerakan wisatawan.
Widiyanti Putri Wardhana menekankan bahwa pembangunan pariwisata ke depan harus semakin berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, Kemenpar akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPR RI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, industri, komunitas dan masyarakat.
“Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas: pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” tukas Menteri Pariwisata.
Namo Fitzgerald
Menpar Widiyanti Putri Wardhana dan Wamenpar Ni Luh Puspa mendengarkan pertanyaan dari Komisi VII DPR. Foto: Humas.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
