JAKARTA, gen-idn.com – Universitas Paramadina mengapresiasi perhatian dan dukungan yang ditunjukkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III terhadap keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tengah tantangan penurunan jumlah mahasiswa baru yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menanggapi paparan Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Tambunan, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Kamis (4/6/2026).
Di forum itu, Dr. Henri Tambunan mengungkapkan bahwa tren penerimaan mahasiswa baru di PTS wilayah Jakarta mengalami penurunan. Menurutnya, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah masih panjang dan beririsannya jadwal penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN), khususnya pada jalur mandiri.
“Ini sering menjadi keluhan teman-teman PTS. Calon mahasiswa sudah mengikuti seleksi di PTS, tetapi masih mencoba di berbagai PTN melalui jalur mandiri, maka kemungkinan untuk meninggalkan PTS akan semakin besar,” ujar Henri.
Dia menjelaskan kondisi tersebut berdampak pada tingkat okupansi mahasiswa di PTS yang belum sebanding dengan daya tampung yang tersedia.
Menanggapi hal itu, Dr. Handi Risza menyatakan bahwa pernyataan Kepala LLDikti Wilayah III menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi yang saat ini dihadapi oleh perguruan tinggi swasta. Menurutnya, sebagian besar PTS tengah mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru antara 20 hingga 30%, bahkan terdapat sejumlah kampus yang tidak lagi menerima mahasiswa baru.
Semakin Berat
Handi menjelaskan penurunan jumlah mahasiswa secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan PTS karena sekitar 95% pendapatan perguruan tinggi swasta masih bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Akibatnya, beban operasional kampus menjadi semakin berat dan berpotensi mempengaruhi peningkatan kualitas maupun keberlangsungan institusi pendidikan itu.
Karena itu, menurutnya, diperlukan intervensi pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih seimbang. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan pengaturan terhadap jumlah dan rentang waktu penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi PTS.
Handi menilai pemerintah perlu mengubah cara pandang terhadap keberadaan perguruan tinggi swasta. Dia menegaskan bahwa PTS bukan sekadar pelengkap dalam sistem pendidikan tinggi nasional, melainkan bagian penting dari ekosistem pendidikan yang selama ini berkontribusi besar memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
Menurutnya, dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta sudah tidak relevan lagi. Berdasarkan data pendidikan tinggi nasional, lebih dari 54% mahasiswa Indonesia saat ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta. Oleh sebab itu, perhatian dan dukungan pemerintah tidak seharusnya hanya terfokus pada perguruan tinggi negeri.
“Kami mengapresiasi dukungan LLDikti Wilayah III terhadap keberadaan PTS. Kami berharap tercipta kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh penyelenggara pendidikan tinggi, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas,” tegas Handi.
Dia juga berharap LLDikti Wilayah III dapat terus memainkan peran strategisnya sebagai fasilitator peningkatan mutu pendidikan tinggi di Jakarta melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan.
“Sebagai fasilitator peningkatan mutu pendidikan tinggi di wilayah Jakarta, kami berharap LLDikti Wilayah III, terus memainkan perannya sebagai fasilitator mutu pendidikan tinggi di Jakarta melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung terwujudnya pendidikan tinggi yang inklusif, berdaya saing, dan berdampak bagi masyarakat,” tutupnya.
DOT – UP
Handi menjelaskan penurunan jumlah mahasiswa secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan PTS karena sekitar 95% pendapatan perguruan tinggi swasta masih bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Foto: UP.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
