PONTIANAK, gen-idn.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan siap mendukung dan mengoptimalkan operasionalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Jeruju Besar, Sungai Kakap, Kubu Raya, Pontianak, Kalimantan Barat. Pemerintah pusat, BUMN, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan pihak terkait lainnya bersepakat bahu membahu membantu Kopdes ini agar usahanya terakselerasi.
Dukungan ini mencakup modal usaha, pendampingan bisnis, hingga rencana pengembangan industri hilir pengolahan kelapa dan juga mengoptimalkan peluang usaha pengolahan sampah organik.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam kunjungan kerjanya ke Jeruju Besar mengatakan bahwa koperasi desa perlu diberdayakan agar menjadi subjek utama penguatan ekonomi rakyat. Salah satunya melalui akses pembiayaan yang kini semakin terbuka.
“Secara simbolis saya menyerahkan bantuan pinjaman pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) kepada Kopdes Jeruju Besar. Ini bentuk nyata negara hadir untuk memastikan warga desa tidak lagi hanya menjadi objek, tapi pelaku ekonomi,” ujar Menkop saat mengunjungi Kopdes Jeruju Besar di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa (30/9/2025).
Ferry menegaskan, dengan potensi kelapa di Jeruju Besar yang cukup melimpah dapat menjadi modal utama untuk dikelola lebih serius oleh koperasi dengan membangun industri hilir. Dia menyebut, PT Pertamina Patra Niaga siap mendukung pembangunan industri pengolahan kelapa berbasis koperasi.
“Tolong segera siapkan proposal pembangunan industri hilir dari kelapa. Pertamina Patra Niaga akan mendukung dan memodali,” ucapnya.
Selain pengolahan kelapa, usaha lain seperti pengelolaan sampah menjadi pupuk cair organik juga akan tetap didampingi pemerintah. Ferry menilai diversifikasi usaha menjadi kunci agar koperasi bisa mandiri dan berkelanjutan.
Bank Mandiri juga siap mengambil peran penting dalam penguatan koperasi desa dengan memberi dukungan pembiayaan untuk penambahan modal kerja atau untuk investasi. Mereka akan membantu pembiayaan pembangunan gudang berkapasitas 20–30 ton serta peremajaan gerai sembako.
Tak hanya itu, rencana pengadaan armada truk pengangkut produk hasil desa juga akan difasilitasi. “Jadi pokoknya kita akan turun (membantu) dan bekerjakeras, kami yakin Koperasi Desa ini hadir sebagai bagian dari bentuk kehadiran negara untuk mengangkat derajat masyarakat desa,” terang Menkop Ferry Juliantono.
Kepala Desa Jeruju Besar, Nurhalizah, menyambut dukungan ini dengan optimisme. Menurutnya, bantuan pembiayaan dari LPDB akan langsung digunakan untuk memperkuat usaha koperasi.
Menurutnya, pinjaman dari LPDB akan digunakan untuk pengembangan gerai sembako, terutama menambah stok LPG, beras, minyak dan bahan pokok lain. Mereka juga investasi mobil pickup sekitar Rp170 juta dari total Rp502 juta untuk angkutan beras dan telur dan komoditas lainnya. “Kami akui selama ini untuk distribusi dilakukan sendiri dan untuk mobil angkutnya sudah indent,” ungkap Nurhalizah.
Saat ini, omzet Kopdes Jeruju Besar mencapai sekitar Rp150 juta per bulan dengan pendapatan kotor Rp20 juta. Selain sektor sembako, koperasi juga mulai merintis usaha pengolahan sampah menjadi pupuk organik yang sedang dalam tahap uji coba.
Kehadiran kementerian, perbankan, hingga BUMN di Jeruju Besar diharapkan menjadi contoh gotong royong membangun desa. Ferry optimistis, model dukungan keroyokan ini dapat menjadi percontohan nasional.
“Kalau koperasi di Jeruju Besar ini sukses, nanti bisa menjadi model yang ditiru desa-desa lain. Karena fungsi koperasi desa itu bukan hanya tempat simpan pinjam, tapi juga off-taker hasil produk masyarakat desa. Dari sinilah kemandirian desa kita bangun bersama,” aku Ferry.
Rakor Regional
Menkop Ferry Juliantono sebelum kunjungan ke Kopdes Jeruju Besar, terlebih dahulu membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat. Rakor dihadiri Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi, Jajaran Eselon I Kementerian Koperasi (Kemenkop), Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Rakor juga diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota dari enam provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Jawa Tengah.
Fase operasional menjadi krusial bagi pengembangan Kopdes karena untuk mendapatkan keuntungan, Kopdes harus mampu beroperasi dan menjalankan bisnisnya secara konsisten. Dengan tersedianya pembiayaan yang telah disiapkan pemerintah melalui Bank Himbara dan juga LPDB, Kemenkop bertekad untuk melakukan akselerasi pencairan bantuan pembiayaan kepada setiap koperasi.
“Tugas kita adalah mengajarkan tata cara pencairan plafon yang disediakan untuk setiap Kopdes, termasuk pembuatan proposal yang akan disampaikan ke bank Himbara,” jelasnya.
Ferry juga mengingatkan agar setiap kepala dinas segera mensosialisasikan hasil Rakor ke wilayah masing-masing agar setiap pengelolaan Kopdes/Kel Merah Putih memahami langkah dan prosedur pengajuan pembiayaan ke Bank Himbara.
“Hari ini materinya harus dikuasai dan segera disampaikan ke pengelola Kopdes di daerah. Kita sudah siapkan tenaga tambahan P3K, maka bapak ibu segera turun bersama bank Himbara agar Kopdes siap beroperasi,” pintanya.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menambahkan bahwa di Kalimantan Barat sudah berdiri 2.143 Kopdes sebagai wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dari jumlah itu, 1.613 telah mengaktifkan akun Microsite sebagai instrumen tata kelola modern dan mempermudah permodalan.
Dia berharap forum Rakor bisa memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN. “Melalui forum ini kita bisa menyusun program bersama, memperluas skema kemitraan, serta memanfaatkan digitalisasi Kopdes untuk terhubung dengan ekosistem bisnis, bahkan internasional,” tukas Ria.
Erwin Tambunan
Menkop Ferry Juliantono didampingi Wamenkop Farida Farichah, menunjukkan satu komoditi usaha yang digeluti Kopdes Merah Putih Jeruju Besar. Foto: Humas Kemenkop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
