JAKARTA, gen-idn.com – Kuasa hukum Notaris Lily Masita Tomasa, S.H., M.Kn. mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan terhadap Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Permohonan praperadilan tersebut diajukan pada pukul 13.30 WIB sebagai bentuk upaya hukum untuk menguji keabsahan tindakan dan proses hukum yang dilakukan oleh Penyidik Subdit III Dirtipideksus Bareskrim Polri terhadap para tersangka.
Langkah tersebut juga menjadi respons kuasa hukum terhadap pemberitaan sebelumnya mengenai bantahan Bareskrim Polri atas tudingan Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan adanya praktek mafia hukum dalam penanganan perkara PT Alam Raya Abadi (PT ARA).
Kuasa hukum menegaskan bahwa proses hukum terhadap para tersangka seharusnya tidak hanya dilihat dari pernyataan institusi maupun pemberitaan, tetapi harus diuji berdasarkan hukum acara pidana, bukti-bukti yang tersedia, serta pemenuhan hak-hak para tersangka.
Pelimpahan Perkara Belum Dilakukan
Selain mengajukan praperadilan, kuasa hukum juga menyoroti proses pelimpahan tersangka dan berkas perkara dari Penyidik Subdit III Dirtipideksus Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Negeri Ternate.
Berdasarkan informasi yang diperoleh kuasa hukum, hingga Kamis, 13 Agustus 2026 pukul 20.00 WITA, pelimpahan tersangka dan berkas perkara tersebut belum dilakukan oleh Penyidik Subdit III Dirtipideksus Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Negeri Ternate.
Kondisi itu menjadi penting mengingat pada hari yang sama kuasa hukum telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Pada hari ini, 13 Agustus 2026 pukul 13.30 WIB, kami telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Dirtipideksus Bareskrim Polri melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, kami berharap seluruh proses hukum terhadap para tersangka tetap memperhatikan adanya upaya hukum yang sedang kami tempuh,” ujar kuasa hukum Lily Masita Tomasa.
Minta Kejari Ternate Berikan Kepastian Hukum
Dalam konteks tersebut, kuasa hukum berharap Kejaksaan Negeri Ternate dapat mempertimbangkan untuk menunda proses pelimpahan dan penerimaan perkara sampai terdapat kepastian mengenai proses praperadilan yang telah diajukan.
Kuasa hukum secara khusus berharap Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Bapak Syamsidar Monoarfa, S.H., M.H., dapat memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan terlebih dahulu.
“Harapan kami, Kejaksaan Negeri Ternate, khususnya Bapak Kajari Ternate, Bapak Syamsidar Monoarfa, S.H., M.H., dapat menunda proses pelimpahan perkara ini demi memenuhi hak-hak para tersangka dan memberikan kepastian hukum. Kami tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penegak hukum, tetapi kami meminta agar seluruh proses dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip due process of law,” lanjut kuasa hukum.
Menurut kuasa hukum, pengajuan praperadilan merupakan hak konstitusional dan hak hukum tersangka yang tidak semestinya dipandang sebagai upaya untuk menghambat proses penegakan hukum.
Sebaliknya, praperadilan merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum untuk menguji tindakan aparat penegak hukum, termasuk ketika terdapat persoalan mengenai sah atau tidaknya tindakan dalam proses penyidikan.
Tanggapan atas Bantahan Bareskrim
Menanggapi pemberitaan mengenai bantahan Bareskrim Polri atas tudingan IPW terkait dugaan adanya “mafia hukum” dalam penanganan perkara PT ARA, kuasa hukum menyatakan bahwa pihaknya menghormati setiap penjelasan yang disampaikan oleh Bareskrim Polri.
Namun demikian, menurut kuasa hukum, bantahan atau klarifikasi institusional tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum yang saat ini menjadi keberatan pihak tersangka.
“Yang kami persoalkan bukan sekadar narasi atau pemberitaan. Ada tindakan-tindakan konkret dalam proses penyidikan yang menurut kami perlu diuji secara hukum. Karena itu, kami memilih menggunakan mekanisme praperadilan. Biarkan pengadilan yang menguji apakah proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum atau tidak,” tegas kuasa hukum.
Kuasa hukum juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin membangun opini yang mendahului proses peradilan. Justru karena itu, seluruh keberatan hukum itu ditempuh melalui mekanisme yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Posisi kami jelas. Kami menghormati proses penegakan hukum, tetapi penghormatan terhadap proses hukum harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Penegakan hukum tidak boleh hanya mengejar kepastian bahwa perkara berjalan, tetapi juga harus memastikan bahwa prosesnya legitimate, fair dan sesuai dengan due process of law,” tutur kuasa hukum.
Dengan diajukannya permohonan praperadilan tersebut, kuasa hukum berharap proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan kepastian mengenai legalitas tindakan penyidik yang menjadi objek keberatan.
“Pada akhirnya, kami menyerahkan kepada pengadilan untuk menilai dan menguji seluruh persoalan tersebut. Kami hanya meminta agar hak-hak para tersangka dihormati dan proses hukum berjalan secara fair, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana,” tutup kuasa hukum
DW
“Kami hanya meminta agar hak-hak para tersangka dihormati dan proses hukum berjalan secara fair, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana,” tutup kuasa hukum. Foto: NM.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
