Gen-idn.com – Menilai satu pemerintahan pada usia dua tahun selalu mengandung jebakan. Program yang dirancang untuk mengubah struktur ekonomi belum sempat berbuah, sementara biaya penyesuaiannya sudah terasa. Karena itu, evaluasi yang adil perlu memisahkan dua hal: apakah fondasi ekonomi tetap terjaga di tengah guncangan, dan bagaimana arah kebijakan untuk perspektif jangka panjang. Pada kedua ukuran itu, dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan catatan yang lebih baik daripada kesan yang muncul dari gejolak pasar beberapa hari terakhir.
Pada triwulan I 2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, tertinggi untuk periode yang sama dalam lima tahun terakhir, dan pada triwulan II masih tumbuh 5,29%. Ini terjadi ketika ekonomi global hanya tumbuh sekitar 3%, suku bunga Amerika Serikat kembali naik, dan harga minyak berada di level tinggi. Di tengah lingkungan seperti itu, mempertahankan pertumbuhan di atas 5% bukan hal yang otomatis ditengah banyak negara berkembang justru melambat.
Meskipun belum maksimal tetapi efek pertumbuhan itu menetes ke bawah. Penduduk miskin turun menjadi 8,07% pada Maret 2026, atau 22,9 juta jiwa, lebih rendah 0,40 poin persentase dibanding setahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,65% pada Mei 2026, dan dalam tiga bulan sejak Februari tercipta sekitar 522.000 tambahan pekerja. Memang ada pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, tetapi data agregat menunjukkan penyerapan tenaga kerja masih lebih besar daripada yang kehilangan pekerjaan. Survei Parameter Politik Indonesia mencatat kepuasan terhadap pemerintah 65,4%, dengan tingkat kepuasan tertinggi justru di kelompok berpendapatan bawah khususnya di Kalimantan dan Sulawesi. Angka itu memberi petunjuk bahwa kebijakan yang dirancang untuk kelompok bawah paling tidak telah sampai ke sasarannya.
Dari sisi keuangan negara yang paling menjadi sorotan berbagai pihak. Kekhawatiran bahwa program-program besar akan menjebol APBN belum sepenuhnya terbukti. Hingga akhir September 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target, dan penerimaan pajak tumbuh 24,1% menjadi Rp1.607,6 triliun. Defisit tercatat Rp319 triliun atau 1,24% PDB, dengan keseimbangan primer masih surplus. Sebagian lonjakan pajak memang berasal dari basis 2025 yang rendah, tetapi pemulihan itu sendiri adalah hasil kebijakan: perbaikan sistem administrasi perpajakan dan penataan ulang aparatur pajak mulai menunjukkan hasil. Pemerintah juga konsisten menjaga defisit akhir tahun di bawah batas 3%, dengan proyeksi 2,85% PDB.
Kritik yang paling sering dialamatkan kepada pemerintah adalah soal kredibilitas kebijakan, terutama setelah dua lembaga pemeringkat menurunkan outlook dan MSCI (Morgan Stanley Capital International) mengusulkan reklasifikasi pasar saham Indonesia. Kritik ini perlu dibaca secara proporsional. Moody’s dan Fitch tetap mempertahankan peringkat Indonesia pada level layak investasi, dan S&P pada Juli 2026 justru mempertahankan peringkat BBB dengan outlook stabil. Penilaian S&P yang datang paling akhir menunjukkan bahwa kekhawatiran awal tahun tidak berkembang menjadi kemunduran fundamental.
Usulan MSCI pun menyasar persoalan yang spesifik seperti struktur kepemilikan saham, kualitas free float, dan praktek perdagangan di pasar modal. Persoalan-persoalan ini telah menumpuk jauh sebelum 2024 dan lebih berkaitan dengan tata kelola bursa ketimbang kebijakan fiskal atau moneter. Otoritas pun sudah bergerak, mulai dari keterbukaan pemegang saham di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, kerangka konsentrasi kepemilikan tinggi, hingga peta jalan free float minimum 15%. MSCI memberi waktu hingga 30 April 2027 untuk membuktikan perbaikan itu. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan rumah yang jelas ukurannya dan masih dalam jangkauan, bukan vonis atas arah ekonomi nasional.
Tekanan pada rupiah dan pasar saham juga tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Kenaikan suku bunga Amerika Serikat menarik modal keluar dari hampir semua negara berkembang. Dalam situasi itu, respons kebijakan Indonesia berjalan sebagaimana mestinya. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan secara terukur dan memperkuat intervensi, sementara inflasi inti justru turun ke 2,84% pada September. Inflasi umum 3,28% masih berada dalam rentang sasaran 2,5 ± 1%. Stabilitas harga di dalam negeri, yang paling dirasakan rumah tangga, tetap terjaga.
Beberapa Tahun ke Depan
Di luar stabilisasi jangka pendek, pemerintah sedang memperkuat fondasi yang hasilnya baru akan terlihat beberapa tahun ke depan. Pembentukan Danantara sebagai lembaga yang akan mengonsolidasikan lebih dari seribu perusahaan negara ke dalam satu pengelola investasi adalah pekerjaan yang belum pernah dilakukan dalam skala ini. Laporan keuangan konsolidasian 2025 telah diserahkan kepada BPK untuk diaudit, dan sejumlah BUMN menunjukkan perbaikan kinerja yang nyata pada semester I 2026; laba Pupuk Indonesia, misalnya, naik lebih dari tiga kali lipat. Restrukturisasi perusahaan yang sebelumnya nyaris kolaps, seperti Garuda Indonesia dan Krakatau Steel, juga mulai menunjukkan hasil.
Dengan target capaian di akhir pemerintahan, tentu pekerjaan rumah masih banyak. Target penerimaan pajak 2027 menuntut upaya yang lebih keras, pasar modal perlu dibenahi sebelum tenggat MSCI, dan program-program besar memerlukan sistem pengawasan serta pelaporan yang lebih kuat agar kepercayaan investor terus tumbuh. Transparansi Danantara dan pencatatan kewajiban kuasi-fiskal secara terbuka akan menjadi kunci untuk menjawab keraguan yang tersisa. Namun pekerjaan rumah ini adalah agenda penyempurnaan, bukan tanda bahwa arah kebijakan keliru.
Pada akhirnya, pemerintahan ini dipilih untuk mewujudkan gagasan yang sejak lama disuarakan Presiden Prabowo, yakni menjawab paradoks negeri yang kaya sumber daya tetapi rakyatnya belum sepenuhnya sejahtera. Dua tahun pertama menunjukkan bahwa ambisi besar itu dapat dijalankan tanpa mengorbankan stabilitas makro. Pertumbuhan terjaga, kemiskinan dan pengangguran menurun, defisit terkendali, dan ketika kesalahan terjadi, pemerintah memilih membenahinya secara terbuka. Tiga tahun yang tersisa adalah kesempatan untuk mengubah fondasi yang sedang ditanam menjadi hasil yang dapat dirasakan seluruh rakyat.
Tahun ketiga akan menjadi masa ketika publik dan pasar tidak lagi menilai niat, melainkan ketepatan eksekusi. Ada sejumlah pekerjaan simultan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas. APBN 2027 menargetkan penerimaan pajak sekitar Rp2.593 triliun, satu lompatan yang menuntut pajak tumbuh lebih cepat daripada ekonomi itu sendiri. Target sebesar itu hanya realistis bila perluasan basis pajak benar-benar terjadi, melalui optimalisasi Coretax, integrasi data transaksi digital, dan penertiban sektor-sektor yang selama ini luput dari jangkauan misalnya sumber daya alam. Penerimaan yang kuat saja belum cukup. Pasar juga perlu diyakinkan bahwa bila penerimaan meleset, pemerintah telah menyiapkan langkah penyesuaian belanja yang jelas, sehingga batas defisit 3% dipahami sebagai komitmen yang dijaga, bukan sekadar angka di atas kertas.
Prinsip keterbukaan yang sama berlaku bagi pasar modal, yang kini berada di bawah sorotan MSCI hingga 30 April 2027. Waktu yang tersisa cukup untuk membuktikan perbaikan, asalkan penerapan free float minimum 15 persen, keterbukaan pemilik manfaat akhir, dan penindakan atas perdagangan terkoordinasi berjalan nyata dan dapat diukur, bukan sekadar diumumkan. Danantara, sebagai pemegang saham terbesar di bursa melalui BUMN-BUMN yang dikelolanya, dapat menjadi teladan dalam proses ini. Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit BPK, disusul pelaporan berkala sesuai praktik dana kekayaan negara di dunia, akan menjadi sinyal paling meyakinkan bahwa aset negara dikelola dengan tata kelola kelas dunia.
Ketika kepercayaan fiskal dan pasar terjaga, ruang untuk memperbaiki mutu program prioritas pun terbuka lebih lebar. Makan Bergizi Gratis telah membuktikan kemampuannya menjangkau puluhan juta penerima. Tantangan berikutnya adalah memastikan program ini memberi dampak sebesar-besarnya, dengan memperluas cakupan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang paling menentukan keberhasilan penurunan stunting, menjadikan sertifikasi higiene sebagai syarat operasi setiap dapur, dan membangun satu sistem data insiden yang dapat diaudit. Koperasi Merah Putih menghadapi ujian serupa. Gerai dan gudang yang telah dibangun baru akan bermakna bila koperasi mampu berjalan sebagai usaha yang sehat, dan itu menuntut pendampingan manajemen, pilihan usaha yang sesuai potensi lokal, serta pemantauan kualitas kredit sejak dini agar program ini tumbuh menjadi penggerak ekonomi desa, bukan beban di kemudian hari.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan semua kebijakan itu akan dirasakan di dapur rumah tangga. Pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya dan gejolak harga pangan menunjukkan bahwa kelas menengah bawah adalah kelompok yang paling rentan, sekaligus kelompok yang paling menentukan daya tahan konsumsi nasional. Penguatan industri padat karya, perlindungan yang lebih luas bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, dan stabilisasi harga pangan melalui cadangan dan distribusi yang lebih baik perlu ditempatkan di barisan depan. Di saat yang sama, koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia dalam menjaga rupiah perlu dikomunikasikan secara jernih, termasuk batas-batas skema berbagi beban, agar perluasan mandat bank sentral dipahami sebagai sinergi, bukan sebagai pelemahan independensi.
Mursalim Nohong
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
