JAKARTA, gen-idn.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengapresiasi Komisi VI DPR yang konsisten mendukung dan mengawal program-program kerja Kementerian Koperasi (Kemenkop). Sinergi yang erat antara Kemenkop dan DPR diharapkan terus terjalin dengan baik sehingga program-program kerja Kemenkop, khususnya mengawal operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bisa berjalan optimal.
Menkop menjelaskan masukan dan rekomendasi dari Komisi VI menjadi salah satu panduan utama menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun berjalan dan juga untuk tahun anggaran (TA) 2027.
“Kami sangat senang kalau Bapak-Ibu di Komisi VI DPR memberikan masukan terhadap upaya penyempurnaan proses pendampingan koperasi, khususnya terhadap operasionalisasi KDKMP,” kata Menkop pada rapat kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR yang dipimpin oleh Adisatrya Suryo Sulisto, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menkop juga melaporkan progres pembangunan dan pengoperasian KDKMP. Saat ini KDKMP yang telah selesai 100% pembangunan fisik berupa gudang, gerai dan alat kelengkapan lainnya sebanyak 12.533 unit dan yang sedang berjalan konstruksinya sebanyak 22.737 unit. Kemenkop bertekad untuk mengejar target operasionalisasi KDKMP sebanyak 30.000-an unit pada Agustus 2026 sebagai lanjutan atas beroperasinya 1.061 KDKMP.
“Sampai akhir tahun 2026 ini kami harapkan jumlah koperasi desa kelurahan Merah Putih yang beroperasi sebanyak 40.000-an.”
Menkop juga menjelaskan telah dibahas bersama-sama Komisi VI DPR untuk mengawal penambahan pagu anggaran Kemenkop tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,34 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp542,88 miliar. Dengan usulan tersebut, diharapkan anggaran Kemenkop untuk RKA dan RKP tahun 2027 bertambah menjadi Rp1,89 triliun.
Usulan tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung penguatan program manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan untuk program perkoperasian sebesar Rp1,12 triliun. Menkop menjelaskan penambahan anggaran dibutuhkan untuk memenuhi dan mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu KDKMP agar benar-benar bisa berjalan dengan baik.
“Kami harap dukungan terhadap usulan tambahan anggaran ini dapat berjalan optimal. Dengan demikian program prioritas Presiden bisa berjalan efektif sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat,” tukasnya.
Terus Dilakukan
Ferry Juliantono menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan proses operasionalisasi KDKMP di berbagai daerah yang telah rampung pembangunan fisiknya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi terus dilakukan bersamaan dengan upaya penguatan ekosistem dan kelembagaan koperasi.
Dia juga memastikan perhatian terhadap koperasi eksisting akan tetap menjadi prioritas agar KDKMP dan koperasi-koperasi yang sudah ada dapat berjalan beriringan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Di sisi lain, pengawasan terhadap koperasi juga akan terus ditingkatkan agar risiko penyalahgunaan wewenang dari para pengurus koperasi bisa dimitigasi.
“Kemenkop juga akan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap koperasi bermasalah, sebab selain mengurusi KDKMP kami tetap mendampingi koperasi eksisting agar mereka juga tetap memiliki kemampuan berdaya saing tinggi,” ulasnya.
Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini mengapresiasi kerjakeras seluruh jajaran di Kemenkop yang telah mampu melaksanakan instruksi Presiden RI untuk mendirikan dan membangun kelembagaan KDKMP sebanyak 83.000. Dijelaskan, tahapan terpenting yang harus dikawal Kemenkop saat ini, yaitu proses operasionalisasi KDKMP.
Oleh karena itu, dia menyatakan dukungannya kepada Kemenkop agar pagu anggaran di tahun 2027 dapat ditingkatkan sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenkop memastikan seluruh KDKMP berjalan dengan baik. KDKMP sebagai salah satu program prioritas pemerintah, seharusnya mendapatkan dukungan fiskal yang mencukupi agar target program tersebut berhasil.
“Di tengah efisiensi yang luar biasa, DPR RI Komisi VI mendukung kebutuhan anggara di Kemenkop untuk memastikan program KDKMP dan koperasi eksisting berjalan dengan baik,” tuturnya.
Namun demikian, Anggia berharap Kemenkop bisa memaksimalkan pengawasan dan monitoring terhadap perjalanan program KDKMP agar sesuai tujuan utamanya, yaitu menggerakkan ekonomi di desa/kelurahan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“KDKMP ini menjadi program baru sehingga perlu pendampingan dan pengawasan serta monitoring yang ketat, supaya cita cita presiden yang mulai untuk mengembangkan ekonomi di desa bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Erwin Tambunan
“Kami harap dukungan usulan tambahan anggaran ini berjalan optimal. Dengan demikian program prioritas Presiden bisa berjalan efektif sehingga memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat,” tukas Menkop. Foto: Humas.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
