JAKARTA, gen-idn.com – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Rudi Darmoko yang tidak segan-segan untuk menangkap dan mempatsus anggotanya yang bermain Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di wilayahnya.
Setidaknya, saat ini Kapolda NTT telah memerintahkan Bidang Propam NTT mempatsus Aipda Djeremi Girianto Loude dengan NRP 86070298, Mantan Kanit Paminal Siepropam Polres Manggarai Timur. Djefri dipatsus di rutan Dittahti Polda NTT selama 20 hari ke depan sejak 26 April 2026 hingga 15 Mei 2026.
Penempatan khusus tersebut melalui surat perintah nomor: Sprin/517/IV/WAS.2.2./2026 setelah adanya laporan polisi nomor: LP-A/28/IV/HUK.12.10./2026/Yanduan tertanggal 26 April 2026.
Dalam perkembangan penanganan mafia BBM ilegal di Manggarai Timur hingga Labuan Bajo, Polda NTT telah memeriksa tujuh anggota lainnya yang memiliki keterlibatan dengan Djeremi di antaranya Hendra Aman, Herman Pati, Adhar yang bekerjasama dengan PT. Surya Sejati yang diduga dibeking oleh pihak Krimsus Polda NTT (deteksiNTT.com, 26 April 2026).
Jikalau benar penelusuran DeteksiNTT.com adanya beking dari oknum Krimsus Polda NTT , IPW mendorong agar Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko memerintahkan Propam Polda NTT untuk mendalami dan melakukan pemeriksaan adanya oknum Krimsus Polda NTT yg diduga menjadi Beking .
Kenyataan ini, membuktikan bahwa mafia BBM ilegal yang melibatkan anggota Polri di NTT yang pernah disampaikan oleh Ipda Rudy Soik yang nyaris dipecat dari anggota Polri terbukti dan benar adanya.
Bahkan, IPW dua tahun lalu telah memberikan sinyal permainan oknum Polri bermain dalam BBM ilegal. Hal itu dapat dibaca pada www.Disway.id dengan judul: “Mafia BBM Ilegal di Polri dikuliti Sugeng IPW: Rudy Soik Sudah Ditarget Sejak Dulu” yang ditayangkan Selasa, 22 Oktober 2024 pukul 11.01 WIB.
Berpangku Tangan
Saat itu, Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak diam dan berpangku tangan terhadap kasus mafia BBM yang melibatkan oknum anggota Polri di Polda Nusa Tenggara Timur (Polda NTT).
Mafia BBM di Polda NTT itu sendiri, menjadi gaduh di tataran nasional, setelah Polda NTT memecat Rudy Soik melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada 11 Oktober 2024. Keputusan itu diambil karena Rudy dinyatakan bersalah melanggar Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dalam kasus penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM di Kota Kupang, NTT.
Bunyi putusan Nomor: PUT/38/X/2024 tersebut menyatakan secara sah dan meyakinkan Rudy Soik bersalah melakukan pelanggaran kode etik profesi polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar dengan pemasangan police line di lokasi Ahmad Anshar dan Algajali Munandar.
Padahal Ahmad Ansar dan Algajali Munandar merupakan terduga pertama yang diperiksa Ipda Rudy Soik dan dalam pengambilan BAP Ahmad Ansar mengaku telah menyuap polisi,
Bahkan Ipda Rudy Soik diintimidasi oleh Propam Polda NTT di mana puluhan anggota Propam mendatangi rumahnya dan juga istrinya diteror dengan menghentikan mobilnya di tengah jalan dengan memeriksa surat kendaraan berupa SIM dan STNK oleh Propam Polda NTT. Namun melalui sidang banding akhirnya Ipda Rudy Soik tidak jadi dipecat dan kini dimutasi ke Polda Papua dengan alasan adanya empat laporan ke Propam Polda NTT.
Dengan adanya peristiwa penangkapan itu, IPW kembali mengingatkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk serius melakukan bersih-bersih di institusinya. Hal ini, agar Reformasi Polri di bidang kultural berhasil dilakukan dan citra Polri di masyarakat dapat meningkat.
Salam
Sugeng Teguh Santoso
Ketua Indonesia Police Watch
HP: 082221344458
Sugeng Teguh Santoso
Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com
